"Tahap II (Abob) akan dilaksanakan dalam waktu dekat," tutur Syahar Diantono kala itu. Baca: Peran dan Kepemilikan Abob atas Pulau Bokor Mulai Dibidik Polisi

Mirip Kasus Korupsi Suap Reklamasi Pulua Seribu di DKI Jakarta 
Rekamasi Pulau bokor Batam ini sendiri, mirip dengan kasus Korupsi suap, anggota DPRD DKI Jakarta M.Sanusi yang di Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK atas dugaan menerima suap dari pengembang.
 
Demikian juga dalam reklamsi Pulau Bokor yang telah dikerjakan Abob sejak tahun 2010 lalu. Pada 2012, dampak reklamasi Pulau Bokor sudah dirasakan masyarakat nelayan sekitar. Setelah adanya desakan dari masyarakat dan mahasiswa, kasus ini akhirnya sampai di meja DPRD Kota Batam.

Saat itu juga, puluhan anggota DPRD Batam periode 2009-2014 dikabarkan "kecipratan" rezeki berupa mobil mewah jenis Jeep Wrangler Rubicon. Buntutnya, kasus tersebutpun menguap di gedung DPRD Batam.

"Setelah Pulau bokor direklamasi hingga luas, kenapa setelah lima tahun baru polisi mengambil tindakan? Kenapa tidak saat itu (awal reklamasi)? Tentunya, kalau saat itu tidak ada cerita Rubicon yang disebut-sebut didapat oknum-oknum anggota DPRD Batam," kata Umar, salah satu mahasiswa di Batam, Jumat (5/6/2015).

Umar juga mempertanyakan kasus Pulau Bokor di tangan penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri dan isu hilangnya kasus gratifikasi mobil Jeep Rubicon. Sejatinya kata Umar, jika untuk mengusut kebenaran dugaan Rubicon yang diterima oknum Pemko Batam dan DPRD Batam, harus serta diungkap, karena menurutnya kasus tersebut masih satu paket.

"Anehnya, cerita Rubiconpun hilang di tangan polisi. Seharusnya kasus gratifikasi Rubicon juga diangkat, biar masyarakat tahu kebenarannya. Kasusnya juga satu paket. Karena adanya reklamasi, timbul Rubicon. Tidak ada reklamasi, tidak ada pula cerita Rubicon diterima oknum Pemko dan DPRD Batam," tutur dia kembali.

Sementara itu untuk menjerat Abob dan A Fuan sebagai pelanggar pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidik Polda Kepri telah memeriksa puluhan saksi, diantaranya pejabat di Dinas KP2K Batam, Bapedalda Batam, Dishub dan BP Batam.

Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo mengatakan, izin reklamasi yang dikeluarkan untuk PT Powor Land hanya seluas 68 hektar, tidak untuk PT Berantai Bay Storage, PT Rempang Sunset, PT Sunset Sukses.  Namun aktivitas reklamasi yang dilakukan lebih luas dari kewenangan yang diperoleh.

"Bahkan kita pernah menghentikan aktivitasnya dan memberi sangsi tegas," kata dia, Jumat sore.

Editor: Udin