PN Tanjungpinang Telisik Dugaan Keterlibatan Pihak Lain di Korupsi PPID Anambas

PN Tanjungpinang Telisik Dugaan Keterlibatan Pihak Lain di Korupsi PPID Anambas

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 06-04-2016 | 10:41 WIB

Empat terdakwa kasus korupsi dana PPID Anambas saat hadir di persidangan PN Tanjungpinang. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dalam amar putusanya, Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungpinang menyatakan keterlibatan pejabat Bupati Anambas, Sekda, Kabag Keuangan dan Kuasa BUD termasuk Marzuki selaku Pemilik Rekening PT Samara Tungga. Mereka diduga turut serta dan bertanggung jawab dalam korupsi Rp4,8 miliar dana PPID yang kembali dialokasikan dari APBD 2013 Anambas.

Demikian ungkap Majelis Hakim PN.Tipikor Tanjungpinang, dalam uraian dan pertimbangan putusanya pada terdakwa Handa Rizky, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank BNI-46 Tarempa.

Baca: Majelis Hakim Sebut Empat Pejabat Ini Terlibat Korupsi Dana PPID Anambas

"Selain keempat terdakwa, ada pihak lain yang harus bertanggungjawab dalam korupsi Rp4.8 miliar sisa dana PPID Anambas yang dialokasikan sebagai dana tidak terduga pada APBD â€Ž2013 Kabupaten Anambas ini," ujar Hakim Linda Wati SH dalam uraiaan Putusanya di PN Tipikor Tanjungpinang, Rabu (16/12/2015) lalu.

Sejumlah Orang yang juga turit serta dan bertanggung â€Ždalam korupsi pengembaliaan sisa dana PPID yang diambil dari dana tidak Terduga APBD 2013 kabupaten Anambas itu, dikatakan Majelis Hakim adalah Bupati Anambas, Tengku Muchtarudin, Sekda Anambas radja Djelak Nurjalal, Kebag Keuangan Anambas Ivan SE, serta Kuasa BUD Kabupaten Anambas Salmiah.

Majelis Hakim juga menyatakan, Sisa dana PPID yang bersumber dana APBN tahun 2011, sesuai dengan Keterangan saksi ahli, tidak dapat dimasukan dan dianggarkan ke dalam APBD.

"Sesuai dengan PMK 104 Tentang Tata cara penggunaaan dan Pengembaliaan dana PPID, seharusnya sisa dana PPID Yang diterima Kabupaten Anambas ini, harus langsung dikembalikan ke Kas Negara,"Ujar majelis Hakim.

Namun kenyataanya, para Pejabat Anambas ini, tidak mengembalikan Rp.4.8 Milliar sisa dana PPID 2011 dan menunggu audut BPK yang kemudian Dianggarkan kemabli pada APBD, serta kemudiaan dicairkan ke rekening Simsen dan dipindah bukukan melalu SPT, SPM dan SP2D, yang dikeluarkan masing-masing Pejabat Anambas,"tegas Hakim Linda Wati.

Atas pengalokasiaan dan Pengucuran dana melaluia SPP, SPM, dan SP2D Langsung itu, Majelis menyatakan, Bupati, Sekda, Kabag Keuangan, dan Kuasa BUD kabupaten Anambas mengetahui adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tentang penggunaan dan Tata Cara Pengembaliaan sisa dana PPID 2011, tetapi terkedan membiarkan.

"Selain itu,â€Ž Untuk dana Rp.400 Juta yang tidak dapat dibuktikan JPU dalam Persidangan diterima oleh Terdakwa Handa Rizky, dibebankan kepada Marzuki sebagai Direktur PT.Samara Tungga Duta Persada, yang merupakan Pemilik rekening penampung Rp.4.8 Milliar dana APBD 2013 Anambas, yang dikucurkan Terdakwa Suryadarma Putra,"ujar Majelis Hakim.

Karena, saksi Marjuki tambah majelis hakim, awal pertama yang menyerahkan pembukaan Rekening PT.Sumara Tungga pada Riko Saputra, serta check kosong yang sudah ditandatangani, untuk menampung Rp.4.8 Milliar dana APBD Anambas, hingga dapat dipergunakan Suryadarma Putra untuk mengucurkan dana Tersebut. Padahal Marjuki juga tahu, seharusnya dirijya tidak berhak atas dana APBD tersebut.

Sedangka mengenai keterlibatan, Salmiah yang mengeluarkan SP2D-LS 160, yang tidak diakuinya, merupakan SP2D yang dikeluarkan Kuasa BUD itu, Hal itu diperkuat dengan kesaksiaan Karyawan Bank-46 cabang Pembantu Tarempa saksi Nadia, yang mengatakan, Tandangan Salmiah pada SP2D+LS 160 tersebut, cocok dan mirip dengan spaisment tandatanganya di Bank BNI-46.

Atas fakta dan data dalam persidangan para terdakwa, Majelis menyatakan Bupati, Sekda, Kabag Keuangan, dan Kuasa BUD Kabupaten Anambas, juga turut serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 140 tahun 2011 tentang pencairan penggunaan dan tatacara pengembalian dana PPIDâ€Ž yang langsung ke Kas Umum Negara.â€Ž UU nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang penggunaan Keuangan daerah.

Menanggapi Putusan banding Pengadilan Tinggi Riau, Kepala kejaksaan Tinggi kepri Andar Perdana menyatakan, akan sgera menlaah, putusan Pengadilan tinggi Riau di Pekan baru tersebut.

"Kai belum terima putusanya, Nanti kalau sudah diterima, akan kami telaah, dan jika memang diakatakan ada pihak lain yang terlibat, maka akan tindak lanjuti dengan Penyelidikan dan Penyidikan," ujar Kajati Andar Perdana pada BATAMTODAY.COM.

Editor: Dardani