JAKARTA, propertinews - Penerapan kredit perumahan rakyat (KPR) tanpa uang muka melalui pola fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masih menunggu negosiasi dengan bank-bank pelaksana.

Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Paul Marpaung mengatakan saat ini pihaknya sedang bernegosiasi dengan bank-bank pelaksana.

Yakni mengenai perbandingan porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan porsi bank pada KPR.

"Kami masih bernegosiasi terkait porsi APBN dan porsi bank. Belum putus, masih dibahas karena ada perbedaan besaran APBN sekitar 80% hingga 95% APBN, sisanya dari bank pelaksana," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya menegosiasikan persentase (APBN) tersebut agar dapat diturunkan karena bank pelaksana meminta porsi APBN 95%.

Sebelumnya Deputi Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan KPR tanpa uang muka tidak melanggar peraturan BI.

Mengingat peraturan BI menyebutkan adanya loan to valuation ratio (LVR) tidak melebihi 95%, bukan dengan istilah uang muka.

“KPR pada rumah murah, pinjamannya Rp25 juta, nilainya sendiri sebelum adanya subsidi, Rp40 juta, sehingga LVRnya Rp25 juta dibagi Rp40 juta, menghasilkan 62%," paparnya.

FLPP sendiri ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Rp2 juta per bulan dengan suku bunga 6,4%-6,5%.

Sedangkan angsuran kreditnya sebesar Rp200.000 per bulan dengan tenor selama 15 tahun. Program FLPP diluncurkan oleh Kemenpera pada Oktober tahun lalu dengan anggaran hingga 2011 ditetapkan sebesar Rp6,25 triliun.

Melalui ini, Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan KPR bersubsidi sebanyak 134.000 rumah sejahtera, 50.000 rumah murah dan 50.000 rumah sangat murah.