Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ini Sumbang Saran Ketua Kadin Bintan untuk Kepemimpinan BP Batam
Oleh : Harjo
Sabtu | 12-03-2016 | 14:35 WIB
tamsyir-kadin-bintan.jpg Honda-Batam
Ketua Kadin Bintan, Tamsyir.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Dinamika mengenai sosok pemimpin Badan Pengusahaan (BP) Batam, menyusul ditariknya lembaga tersebut ke pusat di bawah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, terus menggelinding. Ketua Kadin Bintan, Tamsyir ikut sumbang saran dalam hal ini.

"Saya perlu menyumbangkan saran, mengingat Bintan sebagai wilayah terdekat dari Batam. Selain itu, kemajuan industri di Batam, tentunya juga akan berdampak ke Kabupaten Bintan," kata dia, Sabtu (12/3/2016).

Menurut dia, adanya rencana pergantian pimpinan Badan Penguahaan (BP) diharapkan bukan dari kalangan politikus, namun harus dari kalangan profesional.

"Logikanya BP Batam harus dipimpin oleh orang dari kalangan profesional dan bukan dari politikus. Karena kalau dipimpin politikus, saya menyakini kinerja lembaga itu tidak akan maksimal," tegas Tamsyir.

Walaupun pergantian pimpinan dan manajemen BP Batam bukan satu-satunya solusi untuk membenahi Kawasan FTZ Batam, namun terbitnya Keppres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) Batam, sebagai pengganti Keppres No.18 tahun 2013, konon katanya berbuntut pada pergantian pimpinan dan manajemen BP Batam.

"Saya berharap dari kalangan profesional. Sebab kalau dari politikus akan muncul pengelompokkan yang bisa menghambat kemajuan daerah. Karena badan ini harus bisa merangkul semua pihak untuk kepentingan kemajuan daerah," ujarnya.

"Mengingat sejak beberapa hari terakhir sudah muncul nama-nama calon pimpinan BP Batam dari kalangan politikus. Ini sudah dibahas oleh Kadin, Kadin sudah menegaskan agar hal tersebut tidak terjadi, agar keberadaan BP Batam ke depan bisa maksimal tanpa dicampuri kepentingan politik," tegasnya.

"Jika kalangan politikus dipaksakan memimpin BP Batam, maka keberadaan dan pengelolaannya jelas bukan maju justru mengalami kemunduran," tambahnya.

Sehingga figur politikus juga harus sadar diri dan tidak memaksakan diri untuk menjabat di sebuah jabatan badan yang harus dipimpin figur yang profesional mengingat lembaga tersebut juga adalah lembaga profesional, yang terlepas dari kepentingan politik tertentu.

Sebagaimana diketahui, dalam Keppres tersebut, ditegaskan bahwa BP Batam langsung di bawah kendali pusat, tidak lagi di bawah kendali Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang diketuai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Posisi Ketua Dewan Kawasan yang sebelumnya diketuai Gubernur Kepri HM Sani, kini diambil alih dan diketuai oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Anggotanya: Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Perindustrian, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri, dan Wali Kota Batam. 

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Petugas dan Warga Binaan Rutan Batam Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Lebih Baik

08-10-2024 | 15:44 WIB

Gaktiblin, Personel Polresta Tanjungpinang Jalni Tes Urine dan Pemeriksaan Disiplin

08-10-2024 | 15:24 WIB

Tingkatkan Kualitas Makanan, Petugas Lapas Batam Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan

08-10-2024 | 15:04 WIB