UU Nomor 27 Tahun 2007 Dinilai Jadi Kendala Pengembangan Pariwisata

UU Nomor 27 Tahun 2007 Dinilai Jadi Kendala Pengembangan Pariwisata

Oleh : Harjo

Rabu | 02-03-2016 | 17:42 WIB

Guntur Sakti, Kepala Dinas Pariwisata Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Investor di bidang pariwisata mengeluhkan adanya aturan pengelolaan pesisir harus 100 meter dari garis pantai. Sebaliknya, saat ini pembangunan hotel dan resort yang berhubungan pariwisata sedang tren di atas air dan pantai.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil yang mengisyaratkan pengelolaan harus 100 meter dari garis pantai, investor yang akan menanamkan modalnya di dunia pariwisata dan aturan tersebut dinilai menjadi salah satu kendala. Khususnya untuk Bintan, bidang pariwisata menjadi andalan utama sebagai sumber pendapatan asli daerah .

Lantas kedepan bisakah pengembangan pariwisata yang sedang tren dan banyak diminati oleh wisatawan dan investor akan terkendala karena terbenturnya dengan aturan yang ada?

Permasalahan tersebut yang disampaikan oleh Mardiah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan. Menurutnya, secara umum pariwisata bisa maksimal seperti di Kawasan Pariwisata Lagoi (KPL), Trikora Bintan, namun masih ada sebagian dari investor yang akan menanamkan modalnya terkendala dengan aturan.

"Sedangkan wilayah tersebut, selama ini menjadi wilayah favorit para investor menanamkan investasinya, begitu juga dengan wisatawan yang datang," terangnya, Rabu (2/3/2016).

Sementara itu, Guntur Sakti, Kepala Dinas Pariwisata Kepri menyampaikan baik kepemilikan lahan pemerintah daerah atau masyarakat, memang harus tunduk dengan aturan walaupun pengelolaannya masih dalam standar kemampuan masyarakat.

Terkait dengan aturan tersebut yang paling penting adalah adanya sosialisasi kepada para calon investor mengingat saat ini izin sebagian besar sudah tidak di SKPD, namun dalam pengawasan tetap ada di pemerintah daerah baik kabupaten atau kota.

"Terkait dengan permasalahan tersebut, karena saat ini merata pembangunan perhotelan diatas air dan pantai yang artinya berbenturan dengan aturan. Dalam pemanfaatan lahan dibutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi yang terkait dengan pengurusan izin," katanya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Shin Tae-yong Tegaskan Garuda Siap Berikan Penampilan Terbaik Hadapi Bahrain

Kikis Kesenjangan Talenta, Kominfo Siapkan Digital Training Center di Setiap Provinsi

Kemendagri Setujui Pembentukan 12 Desa Baru di Anambas, Jadi Daerah Percontohan

Putri Almarhum Gubernur Sani, Riny Fitrianti, Dukung Pasangan Ansar-Nyanyang di Pilkada Kepri 2024

Indonesia Dorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di W20 Summit Brazil

Tomboy Jago

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Amsakar-Li Claudia Janjikan Seragam Sekolah Gratis, Ringankan Beban Orang Tua

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Sturman Sebut Ekspor Pasir Laut Fasilitasi Penambahan Wilayah Singapura, Bakal Banyak Pulau Tenggelam di Kepri

Indonesia Pamerkan Teknologi Industri 4.0 di Osaka, Dorong Kolaborasi Global

Laka Lantas di Jalan Lintas Timur Bintan Renggut Nyawa Seorang Mahasiswa

Imigrasi Batam Terapkan Pemeriksaan Manual Pemegang PR Singapura

Menuju WBK, Kalapas Batam Perkenalkan 3 Inovasi Unggulan kepada Warga Binaan