Presiden Sebut Ada Permasalahan Legal di BBK, Khususnya Batam

Presiden Sebut Ada Permasalahan Legal di BBK, Khususnya Batam

Oleh : Surya

Rabu | 06-01-2016 | 08:13 WIB

Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) selama ini memiliki banyak permasalahan dari aspek legal, khususnya di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Batam cenderung melambat, bahkan mengalami kemunduran dari tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi mengenai pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus di BBK ada permasalahan dari aspek legalnya," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Adapun permasalahan itu, kata Presiden, adalah pertama soal peraturan perundangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di BBK, yang dinilai tidak otoritatif dan tidak efektif di lapangan.

Kedua, adanya disiharmonisasi di lapangan terhadap pelaksanaan peraturan di UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No.36 Tahun 2000 jo UU 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ).

"Dampak dualisme ini adalah adanya dualisme kewenangan dalam pertanahan dan fungsi kewenangan lainnya," katanya.

Baik BP Batam maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam, lanjut Presiden, sama-sama menggunakan aturan perundang-undangan masing-masing.

"Sehingga dualisme ini menimbulkan keraguan dalam investasi. Investor enggan menanamkan modalnya untuk kawasan tersebut (Batam, red)," katanya.

Untuk menyelesaikan masalah dualiasme kewenangan ini antara BP Batam dengan Pemko Batam, menurut Presiden, ia akan meminta penjelasan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan.

"Saya mau tahu dari Mendagri (Tjahjo Kumolo) dan Menteri Agraria (Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan) soal kewenangan ini. Dari aspek legal, ada harmonisasi peraturan perundang-undangan. Yang tegas, saya minta rewiew tata ruang berdasarkan one map policy (kebijakan satu peta)," tegas Presiden.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi