Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kubu Partai Golkar Versi Munas Ancol Sayangkan Pemecatan Lamen Sarihi
Oleh : Charles Sitompul
Senin | 14-12-2015 | 16:38 WIB
yuriyos-kandar.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Bintan versi Munas Ancol, Yuriyos Kandar.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pengurus DPD II Partai Golkar Bintan versi Munas Ancol, menyayangkan langkah pemecatan yang dilakukan pengurus pusat partai beringin versi Aburizal Bakrie terhadap Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi.

Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Bintan versi Munas Ancol, Yuriyos Kandar, didampingi Sekretarisnya Roy Panangsang, mengatakan, selain menyayangkan keputusan DPP Golkar versi ARB ini, pihaknya juga akan terus menyikapi pemecatan Lamen Sarihi tersebut.

"Kami akan tetap menyikapai dan sangat menyayangkan hal ini terjadi. Alasannya, karena sampai hari ini, sengketa Partai Golkar di Pusat sendiri masih dalam status quo, Dan selama ini, dua versi Gokar di Pusat juga sama-sama melaksanakan Munas dan sama-sama ada pengurus." kata Yuriyos pada wartawan di Tanjungpinang, Senin,(14/12/2015). 

Selain itu, kata Yuriyos, dua kubu unsur pimpinan utama di DPP Partai Golkar juga sudah ada kesepakatan, untuk melaksanakan munas bersama, sehingga sampai saat ini kedua versi sepakat tidak ada keputusan-keputusan lain, "Sehingga dengan adanya keputusan pemecatan ini, justru kami bertanya, ada apa.....?‎," kata Yos bertanya. 

"Dalam hal ini, kami bicara dari versi Golkar Agung Laksono. Jika mau diketahui, sebelumnya juga, DPP Golkar Agung Laksono sebelumnya, juga sudah menginstruksikan, agar dilakukan evaluasi pada semua anggota Fraksi Golkar yang ada di Bintan. Siapa yang loyal dan siapa yang tidak loyal kepada partai, dan DPP Golkar juga punya kebijakan, " ujar mantan anggota DPRD Bintan ini. 

Sehingga kalau saat ini, pemecatan Lamen Sarihi dilakukan, sebenarnya DPP Partai Golkar versi Munas Ancol sudah dari pertama menginstruksikan pada DPD II Bintan, agar semua anggota DPRD di Bintan dilakukan evaluasi.

"Dengan instruksi itu, kalau kami mau melakukan, bukan tidak mungkin diadakan penggantian seluruh anggota Golkar yang dianggap tidak loyal sehingga (jika) mereka punya kewenangan, kami juga punya kewenangan memecat, sesuai dengan instruksi DPP," tegas dia.

Yos juga mengatakan, telah melaksanakan evaluasi loyalitas seluruh anggota DPRD di Kabupaten Bintan, tetapi karena menjaga stabilitas politik di daerah, khususnya di internal Partai Golkar, sehingga mereka menahan diri dan belum melaporkan hasil evaluasi yang dilakukan ke DPP Partai Golkar di bawah Agung Laksono. 


Dia juga mempertanyakan alasan pemecatan Lamen Sarihi. Karena menurut mereka, pemecatan itu ‎tidak sesuai dengan AD/ART partai, mengingat selama ini partai tidak pernah melakukan proses dan memberi surat teguran, peringatan atau didudukkan serta diminta untuk membela diri. 

"Harusnya sebagaimana yang kami ketahui, pemecatan harus ada proses, mulai dari teguran, pemanggilan, dan meminta jawaban dari si terperiksa sebagai mekanisme dan proses terjadi di Partai Golkar," jelasnya. 

Lamen Sarihi, menurutnya, merupakan kader Golkar murni, bukan pengurus atau kader karbitan, dan mereka juga tak pernah diberitahu alasan pemecatan ketua DPRD Bintan itu.

Atas tidak adanya pemberitahuan ini, pihaknya menengarai pemecatan Lamen Sarihi yang dilakukan Pengurus DPP Partai Golkar versi Aburizal Bakrie, terkesan dengan ambisi orang tertentu, dan melanggar aturan. Atas dasar itu, pihaknya akan melakukan konsolidasi mengenai hal itu ke DPP Partai Golkar versi Munas Ancol. 

Atas dasar itu,‎ tegas Yos, hendaknya tidak ada ada upaya pemecatan yang dilakukan, jika tidak ingin menimbulkan masalah baru di internal DPD Golkar di Kepri.‎ Karena sesuai dengan keputusan, saat ini, Mahkamah Partai juga sudah melaksanakan penyelesaian yang baik dengan melakukan Munas Bersama, hendaknya dapat ditunggu upaya itu. 

"‎Harapan kami, jangan ada pemecatan, kalau tidak ingin menimbulkan permasalahan baru. Karena hal ini juga sudah dikoordinasikan, dan disampaikan pada DPP Golkar dan pak Agung Laksono. Mengenai kebijakan DPP sedang ditunggu, dan dengan adanya ‎upaya konsolidasi ini, kami juga sangat menyambut baik," tegasnya. 

Editor: Dodo

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB