SE Kapolri Tekan Jumlah Kicauan Hina Presiden Jokowi

SE Kapolri Tekan Jumlah Kicauan Hina Presiden Jokowi

Oleh : Redaksi

Selasa | 10-11-2015 | 13:40 WIB

Halaman depan account twitter Presiden Jokowi. (Foto: BBC)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Jumlah kicauan yang menghina Presiden Jokowi di Twitter berkurang cukup signifikan setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Kaporlri terkait ujaran kebencian, kata lembaga analisis data.

Indonesia Indicator mengatakan jumlah kicauan yang menyiratkan penghinaan terkait Jokowi biasanya mencapai 6.540 per bulan.

Namun setelah surat edaran keluar, kicauan dengan kata-kata kasar seperti bangsat, kafir, t**k, bodoh, dan goblok terkait Jokowi rata-ratanya menurun hingga 3.114 per bulan atau berkurang sekitar 53%.

Menurut Tika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, ini tidak berarti bahwa pengguna Twitter "ciut" dengan adanya surat tersebut. Makian terhadap presiden masih bisa ditemui di berbagai linimasa namun dengan kata-kata yang lebih halus seperti "Jokowi kampretâ€ dan â€œJokowi hilang akalâ€.

Surat Edaran tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang diteken pada 8 Oktober 2015 oleh Kapolri Badrodin Haiti ditujukan untuk internal kepolisian agar aktif memantau konten-konten di media sosoil, namun secara spesifik tidak ditujukan konten penghinaan presiden.

Sejumlah aktivis khawatir surat ini bisa mematikan kritik terhadap pemerintah karena surat edaran itu memasukan unsur pencemaran nama baik karena berpotensi menghambat kebebasan berpendapat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan kepada media sempat mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat meme yang melecehkan presiden.

Damar Juniarto, pegiat Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), mengatakan hadirnya surat edaran pada akhirnya memicu pengguna untuk ingat kembali ada aturan hukum, walaupun batas-batasannya sudah diketahui oleh para pengguna sebelumnya.

"Yang bisa dipertanyakan dari riset ini sebetulnya apakah dengan menyebut 'Jokowi bodoh' dan sebagainya itu termasuk hate speech atau tidak. Ini yang masih bisa diperdebatkan," katanya kepada BBC Indonesia.

Dia mengatakan pada akhirnya surat edaran Kapolri bisa memiliki dua dampak. Selain adanya penurunan 'konten penghinaan', pengguna juga bisa malas berpendapat karena berpikir bahwa apapun yang dikatakan bisa berefek dipenjarakan.

Dalam risetnya, Indonesia Indicator juga menemukan bahwa ujaran kebencian mendapat perhatian cukup besar oleh media massa online. Ada sekitar 1.297 pemberitaan terkait topik tersebut dalam sebulan terakhir dan 53% di antaranya memiliki sentimen negatif. (Sumber: BBC Indonesia)

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Mendagri Atensi Keamanan Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Bamsoet Ajak Pendukung Anies dan Ganjar Amalkan Sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia

Lolos PON Aceh-Sumut, Atlet Gulat Putri Bintan Ratu Felicia Diakui Asal Kota Batam

KPU Kepri Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu 2024

Sempat Kabur ke Sibolga, Kejari Batam Jebloskan Breman Sianipar ke Rutan

Pasca Idulfitri, Inflasi Kepri Masih Terkendali di 3,04 Persen

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Listrik Diputus PLN, Warga Ruli Aniaya Guru dan Kepsek SD Yos Sudarso III Tanjunguncang

Bobol Usaha Laundry, Dua Pria Diamankan Unit Reskrim Polsek Bintan Timur

NU Siap Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Suka Buat Narasi Mengadu Domba, Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

Pilkada 2024, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut