APBN 2011

JAKARTA, batamtoday - Wakil Ketua komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai struktur APBN 2011 tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya orang miskin. Hal itu didasarkan jenis belanja yang bermurni bermanfaat untuk orang umumnya berada pada kelompok belanja modal dan belanja sosial dengan total alokasi Rp202,923 miliar (22,3%).

Namun dibandingkan dengan belanja pegawai plus bunga hutan (32 %), maka tampak rasa keadilan masyarakat semakin sulit dilakukan. Secara khusus bisa dilihat dari anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp182,875,0 miliar hanya dinikmati oleh 4,8 juta pegawati atau sekitar 24  juta jiwa dengan anggota keluarganya.

"Sementara belanja sosial dengan alokasi Rp66.046 miliar hanya dinikmati oleh 30 juta orang miskin. Itupun tidak semua orang miskin dapat menikmati belanja sosial itu, " kata Harry dalam seminar Akbar Tandjung Institute bertema "Evaluasi Ekonomi Politik Tengah Tahun : APBN Kita Untuk Siapa?" di Jakarta kemarin.

Lebih jauh politisi daerah pemilihan Kepulauan Kepri itu menganalisis dan membedahnya satu persatu. Belanja APBN-P Rp.1.320.751,3 miliar dibagi dua alokasi belanja pusat Rp908.24,4 miliar dan transfer ke daerah Rp.312.507,9 miliar. Belanja pusat terdiri dari belanja pegawai Rp. 182.875,0 miliar (20,4 %), belanja barang Rp 139.787,9 miliar (15,39 %), belanja modal Rp 136.877 miliar (15,07), pembayaran bunga hutang Rp 106.583,8 miliar (11,74 %) dan subsidi Rp 237.194,7 miliar (26,12 %), belanja hibah Rp 405 miliar (0,04 %), belanja sosial Rp 66.046 miliar (7,27 %), belanja lain-lain sbesar Rp 15.566 miliar (1,71 %) dan sisanya untuk dana penyesuaian dan optimalisasi Kementrian/Lembaga.

"Sementara transfer daerah dana perimbangan Rp 347.538,6 miliar dan Dana Otsus serta penyesuaian Rp 64.969, 3 miliar, " katanya.