Timses SAH Kecewa KPU Kepri Mangkir di Sidang Sengketa Pilkada

Timses SAH Kecewa KPU Kepri Mangkir di Sidang Sengketa Pilkada

Oleh : Charles Sitompul

Senin | 20-10-2015 | 09:45 WIB

TIMSES SAH, ZULHAN SH, SAHAT SIANTURI DAN URIP SANTOSO SH SAAT MALAPORKAN KPU KEPRI DI BAWASLU KEPRI. (FOTO: CHARLES SITOMPUL)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisioner KPU Kepri berhalangan dan belum bisa hadir memenuhi panggilan Bawaslu dalam sidang gugatan sengketa Pilkada yang dimohonkan Tim Sukses (Timses) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Soerya Respationo-Amsar Ahmad (SAH), Senin (19/10/2015).

Alhasil, sidang gugatan Timses SAH atas pencoretan 52 ribu lebih pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam batal digelar.

Perwakilan Timses SAH selaku pemohon mengaku sangat kecewa. "KPU tidak jelas, dan tidak memenuhi panggilan Bawaslu atas permohonan gugatan sengketa Pilkada penghapusan 52 ribu pemilih pada DPT Batam yang kami ajukan," ujar Sekretaris DPC PDI-P Kota Batam Ernawati.

Selain Ernawati, sidang perdana sengketa Pilkada di Kepri itu juga dihadiri Timses SAH lainnya yakni Sahat Sianturi, Sulhan SH, Urip Santoso, serta Andi Corry Fatahuddin.

"Kami sudah menunggu dari tadi siang di Bawaslu ini, tapi karena KPU tidak hadir, akhirnya Bawaslu kembali menjadwal ulang pelaksanaan sidang pada Selasa (20/10/2015)," ujar Sahat. Baca: KPU Kepri Mangkir di Sidang Sengketa Pilkada Gugatan Timses SAH

Terakit dengan batalnya pelaksanaan sidang sengketa Pilkada tersebut, Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada yang dikonfirmasi BATAMTODAY.COM belum memeberikan jawaban. Demikian juga mengenai pelaksanaan jadwal selanjutnya.

Sebelumnya, Timses SAH mengajukan gugatan sengketa Pilkada dan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh KPU Kepri atas penghapusan 52 ribu lebih pemilih dari DPT Kota Batam. Laporan â€Ždisampaikan Timses SAH, masing-masing Sulhan SH, Sahat Sianturi dan Urip Santoso SH, di Bawaslu Kepri, Kamis (15/10/2015) lalu.

Kepada wartawan, Sulhan SH mengatakan, selain melaporkan dugaan tindak pidana Pilkada yang diduga dilakukan KPU Kepri dan KPU Batam atas penghilangan hak pilih masyarakat, pihaknya juga melaporkan pengurangan DPT di kota Batam itu sebagai sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

"Dalam pengajuan sengketa Pilkada, kami menggugat Surat Edaran KPU Kepri Nomor: 413/KPU-Prov-031/IX/2015 perihal Evaluasi DPS dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2015 tertanggal 12 September 2015," tutur Zulhan.

Pihaknya menilai, SE KPU Kepri tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena pemutakhiran data dilaksanakan KPU harus berdasarkan ketentuan UU nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

Dalam UU pemilihan kepala daerah nomor 1 dan 8, kata Sulhan, sama sekali tidak ada yang mengatur mengenai pemutakhiran data berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

"Sebaliknya, justru UU nomor 1 dan 8 pada pasal 58 ayat 1 dan 2 memerintahkan KPU dalam melakukan pemuktahiran data dalam menentukan DPT harus berdasarkan DPT atau DP4 pada pelaksanan pemilihan terkahir atau pada (Pilpres) kemarin," ujarnya.

Dijelaskan, dalam penjelasan pasal 58 ayat 2 UU 1 dan 8 ditegaskan, bahwa pemutkhiran data pemilih adalah menambah atau mengurangi calon pemilihâ€Ž sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Bukan untuk merubah elemen data yang bersumber dari DP4.

"Artinya, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan pelaksanaan pengolahan data yang melakukan pengecekan, sehingga surat edaran KPU Kepri yang dikirimkan ke KPU kabupaten/kota di Kepri yang menyebabkan terjadinya perobahan DPT Pilkada Gubernur di Kota Batam â€Žsebagaimana yang dilaksanakan KPU sangat tidak berdasar hukum," ujarnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Gelar Halalbihalal, KONI Batam Prioritaskan Persiapan Atlet Menuju PON

Satgas PASTI Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinjaman Pribadi

Kapolres Bintan Pastikan Kasus Limbah B3 di Tanjunguban Diproses Usai Penetapan Legislatif

Make Over Perkenalkan 4 Icon Terbarunya Lewat Kampanye 'Discover The Unseen Power'

Antisipasi Pekerja Migran, Mustofa Minta Perusahaan di Batam Prioritaskan Pencaker Lokal

Order Sabu 3,64 Gram dari Makassar, Kombes Agus Fajar Sutrisno Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

KPU Luncurkan Tahapan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan

KPU Anambas Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024

Komisi II DPR Klaim Pemilu 2024 Berjalan Sukses