TANJUNGPINANG, batamtoday - Gubernur Provinsi Kepri HM Sani memaparkan sejumlah keberhasilanya dalam membangun Kepri dalam bahasa kata-kata retorika. Namun saat ditanya secara riil berapa persentae capaian dan evaluasi atas Grand Strategi yang dihasilkan dari program yang dirancang dalam meningkatakan masyarakat Kepri kedepan, HM Sani tidak dapat memaparkan dengan alasan program sejatinya sedang berjalan (On The Way).

Hal itu terungkap dalam pertemuan silaturahmi antara Gubernur bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepri dengan sejumlah wartawan di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa, 26 Juli 2011.

"Kalau ditanya berapa persentasenya, untuk saat ini saya belum bisa mengatakan, karena seluruhnya masih on The Way (Berjalan-red)," ujarnya pada wartawan batamtoday yang berkesempatan hadir dalam pertemuan tersebut.

Sani juga mengatakan, kalau sejumlah program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dari APBD saat ini, baru dapat dievaluasi pada Januari 2012 mendatang.   

Dalam melaksanakan pembangunan di Kepri pada masa kepemimpinan HM Sani selaku Gubernur dan Surya Respationo sebagai Wakil Gubernur, terbagi dalam dua Grand Strategi, pelaksanaan pembangunan, meliputi bidang Ekonomi dan Investasi di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang, yang direalisasikan melalui Free Trade Zone (FTZ) atau Perdagangan Bebas.

Kendati hingga saat ini, program adalah program yang sama diterapkan mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, namun tetap belum berdampak lansung pada sektor bawah.

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hal ini juga telah saya nyatakan, dengan pertumbuhaan ekonomi 8 persen dan ditambah dengan kedatangan presiden yang menyatakan agar ditingkatkan menjadi 10 persen, dengan kerja keras tentunya kita akan dapat mencapai itu," ujar mantan Wakil Gubernur Kepri ini optimis.

Lebih lanjuut Gurbernur yang juga mantan Kader Golkar ini mengatakan, dalam menunjang pertumbuhaan ekonomi 8 persen di provinsi Kepri melalaui FTZ yang digadang-gadang menjadi konsep unggulan, pihaknya mengaku sampai saat ini pemerintah provinsi Kepri telah mengajukan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2009 tentang aturan dan Pelaksanaan teknis Free Trade Zone di Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.

"Disisi lain, kita juga telah melaksanakan perbaikan dan pemangkasan pelayanan Birokrasi melalui pelayanan satu atap, atau One Roof Service, yang dilaksanakan di Batam,Bintan dan Karimun dan Tanjungpinang," ujarnya.

Selain itu, HM Sani mengatakan, dengan mewujukan suasana yang kondusif di kawasan FTZ akan memancing dan menarik investor dalam menanamkan investasinya di seluruh kawasan FTZ.

Namun saat ditanya berapa nilai investasi dan jumlah investor yang menanamkan Investasinya saat ini, di Kepri, menjelang satu tahun massa kepemimpinanya sebagai Gubernur yang berduet dengan HM Surya Respationo, lagi-lagi mantan Bupati Karimun ini beretorika, kalau saat ini sejumlah imvestor masih akan menanamkan investasinya di Kepri, tanpa menjelaskan riil jumlah pastinya.