BKD Lingga Tak Segan Tindak ASN yang Terlibat Politik Praktis

BKD Lingga Tak Segan Tindak ASN yang Terlibat Politik Praktis

Oleh : Nur Jali

Kamis | 08-10-2015 | 17:45 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga berjanji akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara yang terbukti berpolitik praktis, dengan terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah. Instansi ini menyatakan telah membuat surat edaran ke semua SKPD di Pemerintahan Kabupaten Lingga tentang larangan berpolitik praktis bagi ASN.

"Kemarin edaran Sekda untuk larangan berpolitik praktis yang diteruskan BKD kepada semua ASN di Lingga sudah kita sampaikan, mereka juga tahu itu," kata Syamsudi, Kepala BKD Lingga kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (8/10/2015).

Surat tersebut berdasarkan edaran dari menteri terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya larangan untuk berpolitik praktis dalam pemilu. "ASN memang memiliki hak pilih berbeda dengan TNI dan Polri, namun ASN harus tetap bersikap netral dan tidak boleh terlibat langsung dengan politik praktis," kata dia.

Pelanggaran untuk politik praktis ini merupakan pelanggaran berat, dan sanksinya tidak main-main. Oknum yang terlibat tersebut dapat dikenakan sanksi penurunan pangkat atau golongan, pemberhentian dengan hormat, penundaan kenaikan pangkat sampai diberhentikan tidak hormat.

" Pemberian sanksi ini nanti akan dikaji sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, bisa saja langsung dipecat, jika pelanggarannya fatal" ujarnya.

Syamsudi mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara yang sudah ditugaskan untuk mengabdi kepada negara, harus mampu bersikap netral dan tidak melakukan politik praktis karna dampak dari pelanggaran ini tidak main-main.

Jika masyarakat menemukan ada Aparatur Sipil Negara yang secara terang-terangan berpolitik praktis dapat melaporkan hal ini, khususnya ASN yang berada di bawah naungan BKD Lingga.

"Prosedur pelaporannya nanti, jika ditemukan bukti ada PNS yang terlibat masyakat langsung saja melaporkan ke Panwaslu, nanti Panwaslu yang akan menyampaikan ke BKD, setelah itu baru kita bisa bertindak," ungkapnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Bertahap, 75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit

Terbang ke Thailand, Siswa MTsN 1 Pati Ikuti Final Olimpiade Matematika Internasional

Menkominfo Dorong Pelaku Komunikasi Publik Adopsi Teknologi AI

Ketum PSSI Sukses Lobi SC Heerenveen, Nathan Diizinkan Perkuat Timnas U-23 Indonesia

Kemendikbudristek Berikan Dana Apresiasi Tahunan kepada 44 Seniman

Atasi Tantangan Geografis, Indonesia Terapkan Konvergensi Teknologi

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Satu Unit Apartemen

Tidak Terima Nama Baiknya Tercemar, Warga Tanjungpinang Ini Laporkan Akun TikTok @Jefri.Lie ke Polisi

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

Pekan Depan, Bawaslu akan Seleksi Panwascam untuk Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Bakal Awasi Pembagian Bansos di Pilkada Serentak 2024

Demokrat Anambas Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati untuk Pilkada 2024