BKD Lingga Tak Segan Tindak ASN yang Terlibat Politik Praktis

BKD Lingga Tak Segan Tindak ASN yang Terlibat Politik Praktis

Oleh : Nur Jali

Kamis | 08-10-2015 | 17:45 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga berjanji akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara yang terbukti berpolitik praktis, dengan terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah. Instansi ini menyatakan telah membuat surat edaran ke semua SKPD di Pemerintahan Kabupaten Lingga tentang larangan berpolitik praktis bagi ASN.

"Kemarin edaran Sekda untuk larangan berpolitik praktis yang diteruskan BKD kepada semua ASN di Lingga sudah kita sampaikan, mereka juga tahu itu," kata Syamsudi, Kepala BKD Lingga kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (8/10/2015).

Surat tersebut berdasarkan edaran dari menteri terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya larangan untuk berpolitik praktis dalam pemilu. "ASN memang memiliki hak pilih berbeda dengan TNI dan Polri, namun ASN harus tetap bersikap netral dan tidak boleh terlibat langsung dengan politik praktis," kata dia.

Pelanggaran untuk politik praktis ini merupakan pelanggaran berat, dan sanksinya tidak main-main. Oknum yang terlibat tersebut dapat dikenakan sanksi penurunan pangkat atau golongan, pemberhentian dengan hormat, penundaan kenaikan pangkat sampai diberhentikan tidak hormat.

" Pemberian sanksi ini nanti akan dikaji sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, bisa saja langsung dipecat, jika pelanggarannya fatal" ujarnya.

Syamsudi mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara yang sudah ditugaskan untuk mengabdi kepada negara, harus mampu bersikap netral dan tidak melakukan politik praktis karna dampak dari pelanggaran ini tidak main-main.

Jika masyarakat menemukan ada Aparatur Sipil Negara yang secara terang-terangan berpolitik praktis dapat melaporkan hal ini, khususnya ASN yang berada di bawah naungan BKD Lingga.

"Prosedur pelaporannya nanti, jika ditemukan bukti ada PNS yang terlibat masyakat langsung saja melaporkan ke Panwaslu, nanti Panwaslu yang akan menyampaikan ke BKD, setelah itu baru kita bisa bertindak," ungkapnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024 Setelah Kalah Tipis 0-1 dari Filipina

Gandeng BRK Syariah Batam, Nettour Batam Tawarkan Pembiayaan ONH Plus Mudah

Peringati Hari Kesetiakawanan Nasional, KWP Gelar Jumpa, serta Berbagi Kasih ke Lansia dan Anak Yatim

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

MK Sudah Terima 240 Gugatan Sengketa Pilkada, Pengaduan Ditutup Rabu Malam Ini

Menangi Pilkada Malut, Sherly Tjoanda Datangi Munas Partai Gelora Ucapkan Terima Kasih ke Anis Matta

KPU Kepri Rampungkan Rekapitulasi Suara, Ansar-Nyanyang Memenangi Pemilihan Gubernur Kepri 2024