Nabil Ingatkan Gelombang Tinggi Bisa Jadi Kendala Pelaksanaan Pilkada di Lingga, Anambas dan Natuna

Pemerintah Daerah dan KPUD Diminta Antisipasi

Nabil Ingatkan Gelombang Tinggi Bisa Jadi Kendala Pelaksanaan Pilkada di Lingga, Anambas dan Natuna

Oleh : Surya

Kamis | 08-10-2015 | 10:44 WIB

Senator Muhammad Nabil, Anggota Komite I DPD RI asal Provinsi Kepri (Foto : Surya Irawan)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil mengingatkan agar pemerintah daerah dan KPUD di tiga wilayah, yakni Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna mengenai potensi gelombang tinggi saat hari pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Apabila tidak diantisipasi pelaksanaan pencoblosan di TPS-TPS tiga kabupaten, serta kotak suara hasil pemungutan suara tidak bisa dibawah dari desa ke kecamatan akan menimbulkan masalah dan potensi konflik di akar rumput.

"Desember itu gelombang laut sangat tinggi, ombak lagi besar-besarnya di Lingga Anambas dan Natuna. Ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah dan potensi konflik," kata Nabil.

Masyarakat Lingga, Anambas dan Natuna itu sebagian besar tinggal di pulau-pulau yang transportasinya hanya bisa dijangkau melalui jalur laut dengan kapal atau perahu.

"Karena ombak besar, masyarakat tidak datang ke TPS-TPS. Nah, yang bahaya itu kalau kotak hasil suara tidak bisa dibawa ke kecamatan dari desa-desa. Kotak suara aturan tidak bisa dibuka di desa, tapi di kecamatan. Saya tidak bisa bayangkan potensi konflik yang akan terjadi," katanya.

Saat gelombang tinggi terjadi di Lingga, Anambas dan Natuna, menurut Nabil, jangankan datang ke TPS atau membawa kotak suara dari desa dan kecamatan, masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan saja susah karena pasokan makanan menipis akibat gelombang tinggi.

"Saya kira hal ini perlu dicari solusi oleh pemerintah daerah tiga kabupaten dan KPU-nya agar masalah dan potensi konflik tersebut bisa dihindari. Kalau perlu Pemprov Kepri juga turun tangan," katanya.

Nabil mengatakan, permasalahan tersebut telah dibahas di Komite I DPD RI terkait pelaksanaan Pilkada serentak di daerah-daerah yang memiliki wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Komite I sudah membahas ini. Nah, kita minta pemerintah dan KPUnya mencari solusi agar pelaksanaan pilkada serentak di Lingga, Anambas dan Natuna tidak terkendala dan berjalan sukses," kata Anggota Komite I DPD ini.

Komite I, lanjut Nabil, telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad agar disampaikan secara langsung ke KPU RI dan Bawaslu RI.

Sehingga pada Rabu (7/10/2015)), Pimpinan DPD RI yang diwakili Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengundang Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu ke DPD membahas berbagai temuan masalah mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak yang disampaikan Komite I DPD.

Nabil menambahkan, potensi kendala tertinggi pelaksanaan Pilkada serentak dari tiga kabupaten tersebut, ada di Kabupaten Lingga. Selain masalah masa gelombang tinggi, Pilkada Lingga juga terkendala pendanaan sebenarnya.

"Dari 265 daerah yang melaksanakan pilkada serentak, Lingga urutan terakhir dalam pendanaan. Bahkan Panwas sempat tidak mendapatkan alokasi dana, karena tidak ada dana. Tapi karena lobi kita (DPD, red) ke Kemendagri akhirnya dana turun. Tapi ini masih sangat riskan. Lingga hampir gagal," katanya.

Editor: Surya