JAKARTA, batamtoday -Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghibahkan bantuan senilai Rp1,5 miliar bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk penguatan tanggap bencana.

Pemberian hibah itu diberikan langsung Sekretaris Utama BNPB dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Suhajar Diantoro selaku Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), setelah dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak

Penandatanganan MoU hibah kepada 33 provinsi senilai Rp98 miliar itu, sempat ditolak dan terjadi dealock karena tidak menemui titik temu. Sejumlah Sekretaris Daerah, mempertanyakan maksud MoU tersebut. Sebab, selama ini dalam memberikan hibah atau bantuan tidak ada MoU, sehingga ada kekuatiran di kemudian hari bakal dipersoalkan sebagai bentuk korupsi.

Karena tidak ada titik temu, pertemuan tersebut di skors selama satu sajam untuk dilakukan lobi-lobi. Selanjutnya, BNPB mengumpulkan para Sekretaris Daerah di ruangan sebelah. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot akhir dicapai kesepakatan, bantuan tersebut diterima dengan kesepakatan administrasi.

"Kita tantangani karena sudah sesuai prosedur, bukan kita tolak hanya perlu ada kejelasan untuk administrasi.  Kita bukan menolak bantuan, masak dikasih bantuan ditolak," kata Sekda Kepri di Jakarta, Kamis (21/7/2011).

Menurut Suhajar, bantuan tersebut akan sangat membantu bagi Kepri karena wilayahnya rawan bencana seperti seringnya kecelakaan kapal di laut akibat gelombang tinggi. "Meski hanya kecelakaan laut, tetap saja itu bencana yang kita atasi," katanya.

Sekda Kepri Suhajar Diantoro menandatangani MoU hibah dari BNPB senilai Rp 1,5 miliar mendapat giliran pada urutan kedua setelah Jogyakarta. Usai menandatangani MoU tersebut, Suhajar langsung meninggalkan lokasi kegiatan di Hotel Millenium Jakarta, setelah sebelumnya juga sempat meneken uang saku SPPD-nya. Sekda Kepri langsung ngajir menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengejar jadwal penerbanganya ke Batam. 

Sedangkan Sekretaris Utama BNPB  Fatchul Hadi mengatakan, alokasi hibah yang diberikan pada tahap pertama adalah senilai Rp32 Miliar yang diperuntukkan BPDB provinsi untuk melakukan lima kegiatan di daerahnya masing-masing. Kelima kegiatan itu diantaranya sosialisasi pengurangan resiko bencana, pemberdayaan masyarakat, membuat rencana kontijensi, Gladi Posko dan Gladi Lapangan (drill)

Sementara sisanya akan dialokasikan untuk membuat peta resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana tingkat provinsi. "Peta resiko tiap provinsi itu tergantung tingkat ancaman masing-masing di daerahnya. Kalau ada empat (skala 1-14) ancaman, maka ada empat peta resiko bencana," katanya.