Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Warga Minta Polisi Fokus ke Kecurangan, Bukan Hanya Amankan Konflik Pemilu Semata
Oleh : Hadli
Sabtu | 22-08-2015 | 14:55 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Masyarakat Batam meminta aparat kepolisian tidak hanya fokus pada konflik yang terjadi antara pendukung calon Gubernur - Wakil Gubernur maupun calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun diharapkan peran polisi lebih kepada penyebab terjadinya bentrok antara pendukung. 

"Apa sebab terjadinya konflik dalam pesta pemilu?," tanya Very Rahmadsyah, tokoh masyarakat di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota dalam perbincangan dengan BATAMTODAY.COM, Sabtu (22/8/2015). 

Rangkaian pengamanan Pilkada 9 Desember yang digelar kepolisian, kata dia, terlihat polisi fokus terhadap terjadinya bentrok. Bentrok antara pendukung calon akibat dari sebab yang terjadi. 

"Kecurangan dalam proses pemilihan hingg penetapan calon seharusnya yang diantisipasi. Karena kecurangan menyebabkan terjadinya konflik. Mencegah lebih baik dari pada mengobati," kata dia kembali. 

Pihak kepolisian memiliki anggaran tersendiri dalam pemilu Pilkada 2015 sebesar Rp 12,5 miliar. Selayaknya, kata dia, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dijaga oleh satu anggota Polisi. Dengan demikian, kecurangan di tiap TPS dapat hindari, termasuk adanya pencoblos dadakan. 

Jumlah penghitungan suara yang diperoleh kepolisian, diharapkan dapat mencegah terjadi perubahan dalam penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan di KPU. 

"Karena selain dari data masing-masing saksi calon, jumlah penghitungan suara yang dipegang oleh kepolisian dapat menjadi acuan dalam proses penghitungan. Lain ceritanya kalau data yang disimpan polisi juga turut diubah. Tapi itu tidak mungkin, karena waupun fotokopi,  tetapi terdapat keaslian dari data tersebut, seperti stampel dan tanda tangan basah serah terima," papar dia. 

Hal senada juga disampaikan Zuherman. Menurut warga sekitar Botania, sudah seharusnya kepolisian menindak tegas para pelaku yang terlibat kecurangan dalam proses penghitungan suara.  

"Peran serta pengawas pemilu sangat tidak efektif. Anggarannya saja yang besar, tetapi pelanggaran yang terjadi nihil ditindak. Bahkan data pelanggaran dalam proses pemilu sudah diberikan masyarakat, itu juga jalan di tempat," tuturnya. 

Menurutnya, sebab dalam proses pemilu yang lebih penting dijaga, bukan akibat dari sebab yang terjadi. Jika haanya difokuskan pada akibat, tentunya konflik akan terjadi di setiap pesta demokrasi tersebut. 

"Seperti yang terjadi pada proses Pileg kemaren. Sudah jelas hasil penghitungan suara di TPS sudah diubah di PPS, menggunakan tipe-X lagi, itu saja tidak diproses, hanya dibiarkan. Yang terjadi penghitungan di PPK mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan," tutup dia. 

Editor: Dodo