Hakim PN Batam Tolak Permohonan Praperadilan Istri Tersangka Narkoba

Hakim PN Batam Tolak Permohonan Praperadilan Istri Tersangka Narkoba

Oleh : Gokli

Senin | 18-05-2015 | 13:28 WIB

Hakim tunggal Juli Handayani membacakan putusan yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan istri tersangka narkoba dengan termohon Polresta Barelang.

BATAMTODAY.COM, Batam - Permohonan praperadilan yang diajukan Sasri Dewita melawan Polresta Barelang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, terkait penangkapan dan penahanan suaminya, Hendri Saputra bin Azwir atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 6,1 gram ditolak, Senin (18/5/2015) siang.

Sidang putusan praperadilan itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, dihadiri kuasa hukum pemohon Syahril dan Harto Halomoan Harahap, serta kuasa hukum termohon Juhrin Pasaribu, Binhot Manalu dan Aman Simamora.

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim tunggal, Juli Handayani, dalil pemohon dan bukti surat yang diajukan dapat dibantah termohon dengan 14 bukti surat, mulai dari proses penangkapan sampai dilakukannya penahanan terhadap tersangka.

Adapun bukti yang diajukan pemohon yang menjadi dasar praperadilan yakni surat penanahan terhadap tersangka Hendri Saputra bin Azwir yang dikeluarkan Polisi tertanggal 21 Mei 2015. Dimana, dalam surat penahanan itu terjadi kesalahan penulisan bulan, karena faktanya tersangka ditahan satu bulan sebelumnya atau bulan April 2015. (Baca: Saksi Termohon Dicecar Soal Hasil Labfor dan Surat Penahanan)

Surat penahanan yang ditembuskan kepada keluarga tersangka dalam hal ini istrinya, tiga hari setelah dikirim penyidik Polisi telah diralat atau diperbaiki. Dimana penyidik Polisi menyadari, dalam surat itu terjadi kesalahan penulisan bulan.

Sesuai fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, Juli berpendapat surat perintah penahanan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses terbitnya surat-surat sebelumnya, berupa surat laporan, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, surat penunjukkan penasehat hukum, laporan hasil pemeriksaan urine, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat permohonan tes barang bukti maupun surat keterangan hasil pemeriksaan barang bukti.

"Semua menjadi satu proses yang dimulai pada 20 April 2015. Sehingga surat perintah penahanan tidak serta merta berdiri sendiri, tetapi merupakan serangkaian dari proses sebelumnya," kata Juli.

Atas bukti tersebut, sambung Juli, permohonan peraperadilan yang diajukan pemohon ditolak. Dan, biaya yang timbul dalam praperadilan itu dibebankan kepada pemohon sebesar Rp 5 ribu.

"Sesuai putusan Mahkamah Agung, tidak ada upaya hukum lain atas praperadilan," katanya, mengingatkan mengingatkan pemohon dan termohon dalam sidang itu.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Koordinasi Terkait Persiapan Pilkada 2024 Serentak, Kalapas Batam Sambangi Disdukcapil

Meritokrasi Hati

Telkomsel Gelar Baktiku Negeriku 2024, Utamakan Prinsip ESG dalam Implementasi Solusi Digital yang Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

Paruh Pertama 2024, Telkom Bukukan Pendapatan Positif Rp 75,3 Triliun Tumbuh 2,5 Persen YoY

Firdaus Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum SMSI Periode 2024-2029

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Indonesia Miliki Angkatan Siber

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

PLN Batam Terjun Langsung Lakukan Sosialisasi Tariff Adjutsment ke Masyarakat

Polresta Tanjungpinang Ungkap 2 Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur

Hasil Penyidikan, Polisi Temukan Unsur Kelalaian dalam Laka Laut KM Samarinda di Perairan Anambas

Geledah Kantor RSUD Embung Fatimah, Penyidik Kejari Batam Sita 13 Dus Dokumen