Rapat di Hotel Hanya Berlaku Setelah Dianggarkan dalam APBD-Perubahan Batam

Rapat di Hotel Hanya Berlaku Setelah Dianggarkan dalam APBD-Perubahan Batam

Oleh : Roni Ginting

Selasa | 14-04-2015 | 15:00 WIB

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Dicabutnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tentang larangan kegiatan pertemuan/rapat di hotel, ternyata tidak otomatis berlaku di Batam. Pasalnya, dalam anggaran APBD 2015 murni tidak ada rapat di hotel, masih menunggu ketok palu APBD Perubahan.

"Anggaran murni di APBD 2015 tidak ada rapat di hotel," kata Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, Selasa (14/4/2015).

Lanjutnya, kegiatan atau rapat di hotel baru dianggarkan oleh Pemko Batam pada APBD Perubahan. Menurut Dahlan, APBD Perubahan kemungkinan diputuskan sekitar bulan Agustus mendatang.

Diketahui, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur di lingkungan instansi penyelenggara pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tanggal 1 April 2015 telah menandatangani Peraturan MenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

Melalui permen tersebut, Menteri PAN-RB meminta seluruh instansi pemerintah/pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan dan tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisien.

Dalam lampiran Permen ini disebutkan, pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/ resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dapat dilaksanakan secara selektif.apabila memenuhi beberapa kriteria.

Dalam Permen itu juga ditegaskan, pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa transkrip hasil rapat; notulensi rapat dan/atau laporan; dan daftar hadir peserta rapat.

Dengan berlakunya peraturan ini, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Permen tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 1 April 2015, saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Andi Agung Sayangkan Masih Ada ASN Diperiksa Bawaslu Terkait Netralitas di Pilkada 2024

Plh Kepala BP Batam Terima Konsul Jenderal India, Bahas Peluang Kerja Sama Peningkatan Investasi

FSPMI Batam Komitmen Hantarkan Nuryanto-Hardi Pimpin Batam

Dinas PU Anambas Ancam Putus Kontrak Perusahaan Rekanan Proyek Sodetan di Tarempa

Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Minta Kenaikan Gaji 142 Persen

Bernilai Rp 421 Miliar, Skuad Timnas Indonesia Nomor 8 di Asia

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Indonesia Pamerkan Teknologi Industri 4.0 di Osaka, Dorong Kolaborasi Global

JK Sebut 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Petugas dan Warga Binaan Rutan Batam Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Lebih Baik

Gaktiblin, Personel Polresta Tanjungpinang Jalni Tes Urine dan Pemeriksaan Disiplin

Tingkatkan Kualitas Makanan, Petugas Lapas Batam Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan