Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DBH dan DAK Kepri Alami Penurunan
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 14-04-2015 | 09:20 WIB

‎BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Akibat lifting dan harga minyak dunia turun, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Khusus, serta Dana Penyesuaian Provinsi Kepri serta 7 kabupaten/kota di Kepri, mengalami penurunan Rp 1,484 triliun dari asumsi perolehan pada APBN 2015. 

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kepri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Didyk Choiroel mengatakan, dari tiga sumber alokasi dana transfer pusat ke daerah, penurunan yang paling besar terjadi pada alokasi dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari Rp 3,431 triliun pada APBN menjadi Rp 1,954 triliun pada APBN Perubahan 2015. 

"Dari perkembangan dana transfer pusat ke Provinsi Kepri, DAU sebagai pembiayaan gaji pegawai tidak mengalami penurunan. Sedangkan DBH untuk Kepri dan 7 Kabupaten/kota turun sebesar Rp 1,476 triliun dari Rp.3,431 dalam APBN 2015, menjadi‎ hanya Rp 1,954 triliun dalam APBN Perubahan," kata Didyk, Senin (13/4/2015)

Sedangkan Dana Alokasi Khusus juga mengalami penuruanan Rp 45 miliar, dari Rp 425 miliar sebelumnya, menjadi Rp 380 miliar dalam APBN Perubahan 2015. Sedangkan dana penyesuaian, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan dalam menuntaskan sejumlah program unggulan pemerintah daerah, juga turun sebesar Rp 7,6 miliar dari Rp 574 miliar pada APBN menjadi Rp 566 miliar pada APBN Perubahan. 

"Dengan ‎adanya perubahan harga minyak dunia sehingga pemerintah juga menurunkan dana transfer APBNP 2015 ke daerah," ujarnya. 

Penurunan penerimaan DBH/ DAK dan dana penyesuaian ini, tambah Didyk, juga dialami seluruh daerah lain di Indonesia, khususnya daerah yang memang APBD-nya mengandalkan dari penerimaan sumber daya alam yang tinggi, termasuk Kepri.

‎"Penurunan DBH, DAK dan Dana Penyesuaian daerah ini, akan berdampak pada pembangunan, yang nantinya akan berubah di masing-masing APBD-P Provinsi, serta 7 Kabupaten/kota di Kepri," kata dia.

Namun demikian, Didyk berrharap jikapun terjadi pemotongan dan pengurangan [rogram yang merupakan ranah dan kewenangan pemerintah daerah hendaknya tidak berdampak pada program peningkatan pendidikan, kesehatan.

‎Selain di Kepri, penurunan DBH, DAK dan Dana Penyesuaian juga terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bengkalis yang APBD-nya dari Rp 1,4‎ sampai Rp 1,7 triliun. 

Perkembangan dana transfer triwulan pertama dari Pusat ke daerah sudah disalurkan Kantor Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan Negara (KPKPN) seluruhnya pada masing-masing kabupaten/kota. 

"Hanya ada dua kota dan kabupaten yakni Tanjungpinang dan Lingga, yang dana DAK-nya belum disalurkan, Hal itu terlihat dari masih minimnya penyerahan yang dilakukan," pungkasnya. 

Editor: Dodo