BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau berinisial "T" disebut-sebut sebagai pemain kakap proyek-proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Apalagi jika dikaitkan dengan isu sebelumnya, yang menyatakan proyek titipan anggota dewan di Dinas Pendidikan Kepulauan Riau menembus Rp83 miliar lebih.

"Kasus korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang tengah ditanggani kejaksaan (Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, red), adalah permainan "T". Jadi, proyek yang bermasalah ini adalah proyek dia ("T", red)," ungkap sumber terpercaya BATAMTODAY.COM di Batam, belum lama ini.

Bahkan menurut sumber tersebut, sebelum menjadi anggota DPRD Kepri periode 2014-2019, "T" juga  sebagai pemain proyek dan sebagai "tauke" yang dapat mengatur proyek hingga berjumlah miliaran rupiah di Dinas Pendidikan Kepri. (Baca juga: Inilah Modus Korupsi Proyek Fisik dan Pengadaan di Dinas Pendidikan Kepri)

"Ini adalah kasus dia ("T"), dia yang pesan. Kasusnya sama dengan kasus di Jakarta. Seperti pengadaan barang yang seharusnya pabrikan Inggris, tapi yang dibeli adalah pabrikan China  (Tiongkok)," jelas sumber kembali.

Sumber juga mengatakan, "T" juga mendominasi proyek-proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kepri pada tahun ini. Apalagi duduknya "T" di komisi yang menangani pendidikan membuatnya leluasa "mengatur" proyek-proyek tersebut.

Bahkan, imbuh sumber, proyek yang sudah dilirik anggota DPRD Kepri lainnya ikut tersingkir dan dengan mudahnya diambil alih oleh "T". (Baca juga: Lebih dari Rp83 Miliar Anggaran Pengadaan Barang Hibah di Disdik Kepri Ternyata Titipan DPRD)

 "Tidak hanya sebelum menjadi anggota DPRD Kepri, dia ("T", red) juga bisa 'mengatur' proyek. Bahkan sudah duduk di komisi yang membidangi pendidikan, dia lebih gencar menggarap proyek di Disdik Kepri tahun 2015 ini. Nilai proyeknya rata-rata Rp2-3 miliar. Dia merasa memiliki power, bahkan tak takut kasus ini sedang bergulir," ujar sumber kembali.

Diberitakan sebelumnya, lebih dari Rp 83 miliar anggaran pengadaan barang hibah di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri ternyata merupakan titipan anggota DPRD Kepri. Kondisi ini hampir mirip dengan APBD DKI Jakarta yang kini menjadi kontroversi. (*)

Editor: Roelan