BATAMTODAY.COM, Batam - Mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB) mengakhiri unjuk rasa di kantor DPRD Batam setelah perwakilannya diterima untuk menyampaikan aspirasi di ruang rapat Komisi I, Kamis (12/2/2015) sore.

Ruslan Ali Hasyim dan Jurado Siburian, anggota Komisi I DPRD Batam, yang menerima perwakilan mahasiswa UPB berharap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Dua poin penting disepakati yang nantinya akan direkomendasikan ke pimpinan DPRD Batam, dan seterusnya disampaikan ke UPB.

Kedua poin itu antara lain, skorsing terhadap 14 mahasiswa UPB agar dicabut dan diterima kembali mengikuti ujian di universitas tersebut. Selanjutnya, tindakan intimidasi terhadap mahasiswa agar dihilangkan.

Memang, kedua poin yang akan direkomendasikan itu merupakan usulan dari perwakilan mahasiswa. Namun, beberapa persoalan yang terjadi dan yang mereka tuntut tetap harus diselesaikan karena dianggap sudah banyak menyalahi aturan perundang-undangan, termasuk pembubaran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), hak dosen, dan biaya denda yang sangat membebani para mahasiswa, serta sejumlah kebijakan lainnya.

"Nama mahasiswa yang diskrosing kami minta diberikan. Itu akan kami rekomendasi ke pimpinan agar disampaikan ke UPB secara kelembagaan," kata Ruslan, setelah mendengar semua keluhan mahasiswa itu.

Tak hanya itu, Ruslan juga menyampaikan, persolan yang dihadapi mahasiswa dengan UPB akan menjadi prioritas DPRD Batam. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Komisi IV yang membidangi pendidikan agar memanggil pihak UPB dan mahasiswa. "Kita akan mencarikan solusinya. Bagaimana persolan ini bisa selesai," ujarnya.

Ditambahkan Jurado, persolan yang terjadi di UPB harusnya menjadi ranah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) X Wilayah Sumatera. Ia juga berharap agar mahasiswa UPB menyurati Kopertis X dan membeberkan semua persolan yang ada di kampus tersebut.

"Domain untuk perguruan tinggi harusnya ke DPRD Provinsi. Tetapi, aspirasinya tetap kami tampung. Kita cari solusi bersama," katanya. (*)

Editor: Roelan