BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) Lingga meminta pemerintah daerah melakukan tes urine untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, Lingga sudah mulai diramaikan oleh kasus-kasus narkoba.

"Kita minta pemerintah daerah untuk mengundang BNN untuk melakukan tes urine kepada aparatur sipil negara seperti kabupaten/kota lainnya. Karena bukan tidak mungkin di Lingga ini masih ada pecandunya," kata Arman Arsyad kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (12/2/2015).

Menurutnya, pecandu narkoba di wilayah Lingga berdasarkan hasil tangkapan polisi sebagian besar mereka yang memiliki penghasilan besar. Dan dikabupaten Lingga sendiri selain pengusaha atau kontraktor, ditengarai PNS juga memiliki pendapatan yang cukup besar. Sehingga bukan tidak mungkin didapati ada oknum PNS yang menggunakan narkoba.

"Yang biasa pakai narkoba itu orang-orang berduit di Lingga ini. Kalau tidak pengusaha, PNS juga berpenghasilan yang cukup. Jadi, bukan tidak mustahil PNS kita ada yang pecandu," duganya.

Apalagi, katanya, Kabupaten Lingga ada dua pintu masuk untuk akses langsung ke luar yaitu melalui Batam dan Tanjungpinang serta Provinsi Jambi yang masuk melalui pelabuhan Dabosingkep. Jika nantinya ditemui pecandu dari hasil tes Urine, maka pemerintah dapat secepatnya melakukan pencegahan. Paling tidak mereka berpeluang untuk direhabilitasi.

"Kami konsisten. Tidak saja pegawai yang dites urine tapi seluruh anggota PP kita juga peringatkan dan kita akan berikan sanksi berat jika ada yang ketahuan menggunakan narkoba," terangnya.

Pada 2014 lalu BNN Provinsi Kepri pernah mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba. Namun BNN belum pernah melakukan tes urine terhadap PNS di Lingga karena tak pernah diusulkan oleh pemerintah daerah.

"Untuk melakukan tes urine di tingkat kabupaten harus ada rekomendasi dari bupati. Tapi kita juga akan mengusulkan," kata Bambang Sudjatmiko, Sekretaris BNN Kepri beberapa waktu lalu. (*)

Editor: Roelan