BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Kabupaten Lingga terancam bangkrut akibat banyaknya proyek dan program kerja siluman. Ancaman tersebut bakal terealisasi jika eksekutif dan legislatif tidak tidak transparan dalam mengelola anggaran daerah dan selalu menganggarkan program-program yang tidak benar-benar besar manfaatnya bagi pembangunan daerah atau prorgam terselubung alias program siluman.

"APBD 1 triliun rupiah itu hanya penyedap telinga. Buktinya, akhir tahun ini banyak yang was-was. Kalau pemerintah tidak transparan dan DPRD tidak hati-hati mengesahkan anggaran, ini bukan tidak mungkin terjadi. Indikasinya ada program atau proyek siluman di setiap SKPD," kata Arman Arsyad, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, kepada BATAMTODAY.COM, Senin (5/1/2015).

Dia memaparkan, pada 2012 - 2014 Kabupaten Lingga selalu mengalami defisit anggaran meskipun pada tahun 2014 APBD-nyasempat menembus Rp1 triliun.

Menurutnya, para pemenang tender dan pengelola proyek di SKPD saat ini dalam keadaan genting. Pasalnya, pada tahun 2014 ini Kabupaten Lingga mengalami defisit anggaran yang luar biasa dan banyak program-program pembangunan yang ditunda pelaksanaannya.

Kemudian, meski pada APBD 2014 Perubahan yang disahkan oleh DPRD periode 2014 - 2019 ini mendapat penambahan anggaran, namun hingga Januari 2015 ini hampir puluhan miliar rupiah dari beberapa proyek yang dilaksanakan terancam tidak dibayar oleh pemerintah daerah.

"Saya tidak bicara nonsen, sekarang tanyakan sendiri ke bendahara umum, hingga Januari ini ada berapa banyak paket proyek yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Itu salah siapa? Bukan cuma bupati, tapi DPRD yang lama dan yang baru juga harus bertanggung jawab," terangnya.

Sementara salah seorang kontraktor membenarkan hal tersebut. Menurut informasi yang didapatnya, ada sekitar Rp70-80 miliar yang belum mampu dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Bahkan proyeknya yang telah rampung 100 persen dan telah diaudit oleh BPK RI, hingga saat ini juga belum dibayar oleh Pemkab Lingga.

Iya, katanya hari ini mau dibayar. Makanya sekarang saya mau ke sana. Kalau pekerjaan, saya kira aman, sudah diaudit. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai awal tahun ini belum juga dibayar, padahal kita kalau ikut aturan ini sudah tutup buku," kata kontraktor yang menolak namanya dituliskan yang ditemui saat ingin menuju ke Daik, ibu kota Kabupaten Lingga.
 
"Kalau masalah proyek siluman atau apapun itu, saya tidak paham. Tanyakan saja ke SKPD-nya karena kami sudah ikut lelang dan memenuhi semua standar yang diminta. Pekerjaan kami pun tidak masalah. Kalau itu proyek siluman, yang membuat proyek itu yang harus bertanggung jawab," imbuhnya.

Terpisah, Bendahara Umum Kabupaten Lingga, Agustiar, belum menjawab konfirmasi. Demikian juga dengen Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, M Aini, juga masih sulit ditemui pewarta. (*)

Editor: Roelan