Kerugian Negara Capai 240 Triliun

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mendukung penuh upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelamatkan sumber daya alam laut Indonesia dan memerangi kegiatan pencurian ikan (illegal fishing).

"Saya pikir untuk sementara itu, KPK memberi dukungan kuat KKP melakukan langkah kongkret," ujar Abraham dalam jumpa pers di Jakarta kemarin. 

Hal itu disampaikan Abraham setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membahas permasalahan kelautan Indonesia.

Menurut Abraham, pihak terkait seperti TNI dan Kepolisian harus memberi dukungan penuh kepada KKP dalam upaya menyelamatkan laut dan perikanan.

"Utamanya yang berkaitan dengan belakangan ini, ada konsentrasi KKP untuk mengeksekusi, kapal-kapal asing ilegal," jelasnya.

Abraham mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk memberi dukungan yang kuat agar sumber daya laut nasional terselamatkan.

"Dan yang terpenting haruslah dijauhi hal-hal yang sifatnya sangat birokratis dan berbelit-belit. Di lapangan harus segera lakukan tindakan kongkret," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengakui dirinya memiliki keterbatasan dalam hal usia dan stamina untuk mengimplementasikan semua program tersebut.

"Jadi, ya harus dibantu oleh semua terutama media dan KPK, karena ini luar biasa yang hilang," tandasnya.

Kerugian Negara Rp 240 Triliun.
Sementara itu, kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal, atau praktik illegal fishing cukup besar. Data Badan Pangan Dunia atau FAO mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing Rp 30 triliun.

Data itu dinilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup kecil. Menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian negara per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun.

"Apa yang terjadi di laut kita sulit sekali dibayangkan, ada ribuan kapal dan nilainya triliunan. Kalau kita duduk sama-sama, kita hitung bersama, saya percaya kerugian yang kita terima US$ 12,5 miliar (paling kecil) sampai US$ 15 miliar, hingga US$ 20 miliar," kata Susi Pudjiastuti.

Hitungan Susi atas kerugian negara akibat illegal fishing jauh lebih besar, dibandingkan angka yang dipaparkan FAO. Susi mengaku punya alasan kuat mengapa nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp 240 triliun per tahun.

"Harga ikan yang paling murah tongkol itu US$ 1/kg. Kalau kita hitung kapasitas kapal 60-70 Gross Ton (GT) ada 1.200-1.300 kapal. Kita mendapatkan info kapal asing dengan kapasitas 100 GT pendapatannya US$ 2-2,5 juta/tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, yang kita tangkap ada kerang, teripang, lobster," paparnya.

Hitungan ini belum termasuk kapal yang tidak terdaftar (unreported) yang menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia. Contohnya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) awal November lalu telah menangkap 5 kapal asing asal Thailand di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Lalu perkiraan di luar yang tidak reported 5 kalinya. Sumber ini didapat dari informasi dari tangan yang bisa dipercaya. Contohnya ada 5 kapal di Pontianak yang tidak berizin, ini gambaran saja," katanya.

Dari nilai itu, Susi mengatakan praktik illegal fishing di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu perlu ada tindakan tegas untuk segera menghentikan praktik illegal fishing di Indonesia, contohnya yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

"Pemberantasan IUU Fishing, Amerika tahun ini bulan Juni ini membuat Instruksi Presiden tentang IUU Fishing. Indonesia itu pusat terbesar IUU fishing terbesar di dunia terjadi di wilayah perairan kita. Dengan melihat sumber daya laut kita yang begitu besar, kita sudah buat (kebijakan) moratorium (izin kapal) dan kebijakan pelarangan transhipment (bongkar muat barang di tengah laut)," jelasnya.

Editor : Surya