Pernyataan Ketua MA soal Putusan Kasus TPI Dinilai Tepat

Pernyataan Ketua MA soal Putusan Kasus TPI Dinilai Tepat

Oleh : Redaksi

Sabtu | 20-12-2014 | 10:27 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM - Pernyataan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Siti Hardiyanti Rukmana dalam perkara kepemilikan saham Televisi Pendidikan Indonesia tetap harus dijalankan dinilai sudah sangat tepat.

Menurut Direktur Indonesia Development Monitoring (IDM), MM Bungaran, Ketua MA telah melaksanakan kewenangan selaku pimpinan tertinggi lembaga tersebut untuk menjelaskan produk putusan yang telah dikeluarkan MA berikut implikasi- implikasi yuridis yang ditimbulkan.

"Menurut catatan kami, selama beberapa tahun belakangan jarang-jarang Ketua MA menggunakan kewenangan memberikan penjelasan soal putusan tersebut. Namun mengingat kasus TPI ini cukup pelik dan menarik perhatian maka dapat dimaklumi jika Ketua MA merasa perlu membuat penjelasan khusus demi menghindari kesalahan penafsiran," kata Bungaran dalam siaran pers, Sabtu (20/12/2014).

Bungaran mengatakan wibawa MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi memang menjadi taruhan jika putusannya tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dengan pernyataan itu, Ketua MA mengirim pesan yang jelas kepada publik bahwa di negara hukum seperti Indonesia tidak ada lagi putusan hukum yang lebih tinggi selain putusan Mahkamah Agung.

"Pernyataan Ketua MA tersebut seharusnya dapat menghentikan perdebatan soal putusan lembaga mana yang harus dijadikan rujukan dalam kasus TPI," kata Bungaran.

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jelas tidak dapat membatalkan putusan MA karena BANI hanyalah lembaga yang diatur oleh UU sementara kedudukan MA jelas diatur dalam UUD 1945, jadi MA jauh lebih superior.

Dalam konteks ini berlakulah azas hukum universal yang juga berlaku di Indonesia yaitu azas "lex superior derogat legi inferiori" yaitu putusan lembaga hukum yang lebih tinggi mengesampingkan putusan lembaga hukum yang lebih rendah.

Putusan MA juga tidak bisa diahadap-hadapkan dengan putusan (BANI) karena hal yang diputuskan sangat berbeda. Sudah sangat jelas bahwa MA memutus sengketa kepemilikan TPI dengan mengesahkan RUPS 17 Maret 2005 , sementara BANI memutus dugaan wanprestasi.

"Lagipula BANI secara tegas juga menolak mengabulkan tuntutan PT Berkah Karya Bersama untuk mensahkan RUPS LB 18 Maret 2005 versi mereka dan menyatakan tidak sah RUPS 17 Maret 2005 versi Siti Hardiyanti Rukmana," tambahnya.

Dapat disimpulkan bahwa saat ini sengketa kepemilikan saham TPI sudah benar-benar tuntas. Tidak ada lagi langkah hukum yang dapat dilakukan kedua kubu yang bersengketa untuk membatalkan atau bahkan sekedar mengoreksi putusan PK MA tersebut.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 12,36 Persen Per Juni 2024

Turunkan Angka Stunting, Pemprov dan TP-PKK Kepri Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu

Kapendam V Brawijaya Ingatkan Prajurit Bahaya Judi Online

Paripurna DPRD Kepri, Gubernur Ansar Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P 2024

Kunker di Batu Merah dan Sengkuang Batam, Gubernur Ansar Disambut Antusias Masyarakat

Seleksi CPNS Mundur Lagi ke Agustus 2024, Menpan Sebut Ada Kendala Formasi

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Senin Depan, Bareskrim Panggil Ketua BP2MI Soal Inisial T Pengendali Judi Online

Polres Bintan Berhasil Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Provinsi Bali

KPPAD Anambas Soroti Kasus Anak di Bawah Umur Live Peragakan Adegan Berhubungan Badan