Reses ke Daerah, Anggota DPD dan DPR RI Asal Kepri Soroti Implementasi 'Kartu Sakti Jokowi'

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Empat anggota DPD-RI asal Kepulauan Riau, masing-masing, Hardi S Hood, Haripinto, Jasarmen Purba dan Ria Saptarika, bersama anggota Komisi IX DPR-RI Asman Abnur, menyoroti penyaluran program Kartu Indoesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digagas Presiden RI Joko Widodo, di Provinsi Kepri.

Kunjungan empat senator dan legislator asal Kepri itu diterima langsung Gubernur Kepri, HM Sani dan sejumlah SKPD Pemerintah Provinsi Kepri, di ruang rapat utama kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (15/12/2014).

Ketua Komite III DPD RI, Hardi Hood, mengatakan, pelaksanaan reses dan kunjungan kerja DPD RI dan DPR RI ke provinsi Kepri adalah dalam rangka reses dalam rangka memonitor pelaksanaan ketiga kartu yang diprogramkan pemerintah Pusat. Selain itu, DPD dan DPR RI juga bertujuan menampung  aspirasi daerah.

"Tujuan kunjungan kami ke Kepri khususnya dalam melakukan monitoring dan menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal penyaluran KIS, KIP dan KKS sebagaimana yang diprogramkan pemerintah Pusat," ujar Hardi.

Selain itu, kata Hardi, dalam masa akhir tahun sidang, pihaknya juga melakukan kunjungan ke Kepri dalam menampung aspirasi masyarakat Provinsi Kepri. "Dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepri tadi juga kita bicarakan sinkronisasi program perencanaan pembangunan dari pusat ke daerah," ujar Hardi.

Sementara itu Gubernur Kepri, HM Sani, juga mengatakan, sejumlah hal progran pembangunan yang dibicarakan dengan DPD RI dan DPR RI adalah menyangkut pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan di Natuna dan Anambas, pelaksanaan pembangunan Bandara di Letung dan Tambelan, yang disinkronkan dengan pelaksanaan progran Poros Maritim.

"Kepada anggota DPD dan DPR-RI sudah saya paparkan perlunya pembangunan pelabuhan dan lapangan terbang sebagai sarana dalam membangun Poros Maritim di Provinsi Kepri. Dan sejumlah program yang akan kita ajukan ke pemerintah Pusat juga sudah kita sampaikan," ujar Sani.

Harapan pemerintah, kata Sani, perwakilan DPD dan DPR RI dari daerah Pemilihan Kepri ini dapat mendorong dan memperjuangkan pelaksanan pembangunan di sektor perikanan, perhubungan dan peningkatan SDM, dalam menuntaskan kemiskinan di Kepri sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah daerah saat ini.

Sementara mengenai penggunaan KIS, KIP, dan KKS sebagaimana yang diprogramkan pemerintah Pusat, dalam pembicaraan tersebut Sani mengatakan bahwa pembagiaan kartu itu belum diterima dan sampai ke masyarakat Kepri.

Sedangkan dana kompensasi kenaikan harga BBM sebagaimana yang dijanjikan dan dibagikan pemerintah saat ini sudah diterima masyarakat Provinsi Kepri, kendati data BPS atas penerima dana kompensasi tersebut belum menyentuh orang yang berhak. (*)

Editor: Roelan

---