Ini Aspirasi Masyarakat Bengkong dan Batu Ampar kepada DPRD Dapil I

Ini Aspirasi Masyarakat Bengkong dan Batu Ampar kepada DPRD Dapil I

Oleh : Gokli

Jum'at | 12-12-2014 | 15:29 WIB

Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho.

BATAMTODAY.COM, Batam - Reses anggota DPRD Batam dari daerah pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar sudah berjalan empat hari, sejak Selasa (9/12/2014). Berbagai aspirasi masyarakat yang sudah mereka terima akan dibawa dalam forum DPRD Batam.

"Reses ini berlangsung selama satu minggu. Ada beberapa aspirasi masyarakat yang akan kita bawa ke DPRD" kata anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat (12/12/2014) siang.

Dikatakan Udin, aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian mereka saat turun ke Kelurahan Bengkong Sadai dan Melcem menyangkut masalah legalitas lahan. Dimana, masyarakat meminta DPRD untuk memfasilitasi permasalahan legalitas lahan tersebut kepada BP Batam.

Adapun kendala yang dihadapi masyarakat karena legalitas lahan yang belum jelas, kata Udin, mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan di lokasi tinggal warga sulit terealisasi akibat status lahan tersebut.

"Aspirasi ini akan kita bagi sesuai tupoksi. Masalah legalitas lahan nanti disampaikan ke Komisi I yang membidanginya," kata legislator PDI Perjuangan itu.

Sekretaris Komisi IV itu menambahkan, sesuai dengan topuksinya, aspirasi masyarakat dari Dapil I yang akan mereka perjuangkan mengenai kesehatan dan pendidikan. Dimana, masyarakat masih mengeluh dengan adanya pungutan liar (pungli) pada saat penerimaan siswa baru.

Padahal, lanjut Udin, segala bentuk pungutan untuk tingkat SD dan SMP ditiadakan. Namun, kenyataan yang dirasakan masyarakat masih adanya upaya dengan berbagai dalih dilakukan untuk memuluskan pungli tersebut.

"Ini jadi perhatian serius. Kita tidak mau pungli di sekolah terjadi lagi. Saya sudah beri nomor telepon sama warga, kalau hal masih ditemukan yang seperti itu, saya minta langsung dilaporkan. Tetapi dengan syarat, warga juga harus mau mempertanggungjawabkan laporannya," tegasnya.

Masih kata Udin, selain pendidikan, warga juga mengeluh masalah pelayanan BPJS. Masyarakat masih banyak yang tidak dilayani pihak rumah sakit, dengan dalih kamar kosong dan sebagainya.

"Saya minta semua rumah sakit yang menjadi rekanan BPJS untuk meningkatkan profesionalisme layanan terhadap masyarakat. Jangan sesekali menolak pasien BPJS," pungkasnya.

Editor: Dodo