Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jokowi-JK Didesak Selamatkan Telkom
Oleh : Surya Irawan
Kamis | 04-12-2014 | 16:23 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla harus melakukan langkah penyelamatan terhadap aset nasional PT Telkom Indonesia. Hal ini karena selama 53 tahun PT Telkom dan seiring rezim pemerintahan berganti, telah terjadi manipulasi dan kebijakan yang menguntungkan individu dan kelompok tertentu dari mulai pola pembagian saham sampai sistem dan manajemen yang bobrok dengan alasan pasar bebas.

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Pemuda Indonesia Hebat,  Aji Kusuma di Jakarta, Senin (4/12/2014).  "Kondisi ini karena tidak ada kontrol dari publik terhadap perusahaan ini," katanya.

Atas hal itu, pihaknya mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera mengambilalih aset PT Telkom Indonesia 100 persen menjadi milik negara.

"Ibu Rini Soemarno harus membenahi sistem manajemen dan mengevaluasi seluruh jajaran di internal PT Telkom sebagai bentuk pembaruan di dalam perusahaan itu seperti yang dilakukanna di PT Pertamina yang menjadi aset kebanggaan bangsa Indonesia," tegas Aji.

Selain itu, pihaknya meminta KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersinergi dan kooperatif mengaudit seluruh aset PT. Telkom dengan melakukan penindakan, pencegahan dan pengamanan serta mengusut tuntas kontrak Universal Service Obligation (USO) di era pemerintahan SBY dengan Menkominfo-nya Tifatul Sembiring. 

"Kontrak USO ini ada diduga ratusan miliar uang negara menguap," tegasnya.
 
Pemuda Indonesia Hebat  mendesak,  perlunya membubarkan segala bentuk kontrak kerjasama maupun pembagian saham PT. Telkom sejak tahun 1995 hingga saat ini, baik dengan Bank of New York atau publik free float yang hanya menghasilkan praktek KKN. Selain itu, pemerintah harus membangun infrastruktur telekomunikasi besar-besaran di wilayah Indonesia Timur sebagai bentuk pemerataan nasional. 

Editor: Dodo