BATAMTODAY.COM, Tarempa - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tak ingin selalu berharap dari dana bagi hasil, namun mulai menggarap sektor pariwisata secara serius untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin, pun memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengembangkan wisata yang terdapat di kabupaten ini.

Menurutnya, sektor wisata dan kelautan sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika kabupaten ini sewaktu-waktu tidak lagi mendapatkan DBH dari migas, karena pada dasarnya kekayaan bumi ini memiliki batas waktu dan pada saat yang tidak bisa ditentukan migas tersebut dapat habis.

Sehingga sebelum hal itu terjadi, Pemkab Kepulauan Anambas mencari solusi agar pendapatan daerah meningkat dan dapat dipergunakan untuk pembangunan.

"Kita tidak bisa terus-terusan berharap pada dana bagi hasil dari migas, karena sewaktu-waktu migas ini suatu saat bisa habis. Jadi, sebelum itu terjadi kita perlu persiapan yang bisa menutup anggaran Anambas, ketika sektor ini terpenuhi maka kita tidak lagi berpatokan kepada DBH," kata Mukhtaruddin kepada pewarta di Tarempa, Kamis (27/11/2014).

Ia pun mengilustrasikan pengelolaan pariwisata Pulau Bawah yang masih dalam pembangunan konstruksi dan menjadi salah satu sumber PAD bagi kabupaten ini. Menurutnya, jika pulau-pulau yang lainnya dilakukan hal yang sama, maka secara otomotis PAD Anambas dapat terpenuhi tanpa mengharapkan DBH dari migas lagi.

"Dalam waktu dekat ini Pulau Bawah akan beroperasi. Bahkan informasi yang saya terima, pembangunan konstruksinya sudah tahap finishing. Nah, jika itu beroperasi, maka PAD kita sekitar Rp6-7 milliar dalam setahun. Wisata seperti inilah yang bisa mendongkrak PAD kita," terang Mukhtaruddin.

Ia juga mengatakan, hal yang serupa juga dapat dilakukan di lokasi pantai Padang Melang, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, yang telah dilirik oleh investor dari negara asing seperti Tiongkok dan lain sebagainya. Bahkan para investor tersebut menginginkan sebagian lahan pantai tersebut. Namun karena sebagian besar lahan sudah menjadi milik masyarakat, sehingga sedikit sulit dalam pengembangannya.

"Investor dari Tiongkok yang berminat untuk pengembangan pantai Padang Melang. Mereka ingin mengelola keseluruhan lahan seluas 2x5 km untuk dibebaskan, sementara masyarakat kita tidak mau menjualnya. Tapi mereka mau sistem kerja sama, kalau menjualnya mereka tidak mau," ujar Mukhtaruddin. (*)

Editor: Roelan