Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Soal UMK Batam 2015, Buruh Minta Pemerintah Jangan 'Selingkuh'
Oleh : Roni Ginting
Senin | 10-11-2014 | 12:16 WIB
spsi_umk2015.jpg Honda-Batam
Unjuk rasa buruh yang tergabung dalam KSPI menuntut besaran UMK Batam 2015 sebesar Rp3,3 juta.

BATAMTODAY.COM, Batam - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam menggelar aksi demo di Kantor Wali Kota untuk mengawal UMK tahun 2015, Senin (10/11/2014).

Dalam aksinya, buruh dari KSPSI berkumpul di depan kantor Pemko Batam lengkap dengan atribut dan umbul-umbul serikat. Selain itu, buruh juga membentangkan Bendera Merah Putih karena aksi mereka bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Dalam orasinya, Setia Putra Tarigan selaku Ketua DPC FSP NIBA SPSI Batam mengatakan, walau tadi pagi hujan deras, pendemo tetap bertahan. Ia mengatakan aksi unjuk rasa digelar setiap tahun karena Pemerintah dinilai tidak punya hati nurani, tidak mau memperjuangkan buruh.

"Kalau pemerintah punya hati, tidak perlu setiap tahun turun ke jalan. Apabila pemerintah benar-benar bersih maka akan ikut memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya," kata Putra.

Ia mengatakan, bahwa UMK di Batam tidak boleh dibawah ibu kota Jakarta karena Batam merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang memiliki upah jauh lebih besar dari Batam.

"Kita tidak mau UMK di bawah Jakarta. Tak ada aturan atau formula yang mengatakan UMK kita harus di bawah Jakarta," ujarnya. "UMK sebesar Rp3,3 juta adalah harga mati," tambah Putra.

Selain itu, buruh juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak berani bertindak tegas untuk menghapuskan outsourching. Dimana penegakan hukum terhadap hal itu dianggap sangat lemah.

"Di mana pemerintah? Selalu kongkalikong dan selingkuh. Bahkan ada outsourcing yang berdiri tanpa ada izin," tegasnya.

Tak ketinggalan, buruh juga mengeluhkan banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di Batam tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen.

"Janji wakil wali kota akan sidak TKA ke perusahaan. Itu hanya kampanye. Kami juga mengutuk UMK jadi alat politik," ujar Putra.

Usai berorasi, perwakilan buruh berdialog dengan Pemko Batam. Sekitar pukul 12.00 WIB, aksi unjuk rasa dihentikan sementara karena waktu shalat Dzuhur.

Editor: Dodo