Jakarta, batamtoday - Pemerintah menginginkan agar pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh mekanisme di DPRD, bukan pemilihan langsung seperti sekarang. Sebab, kepala daerah yang selama ini terpilih secara langsung cenderung berlaku korup untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan, ketimbang berpikir mensejahterakan rakyat.

"Sudah 155 bupati atau walikota jadi tersangka dan 17 gubernur jadi tersangka. Apa ini enggak perlu kita pertimbangkan?" kata Mendagri Gamawan Fauzi saat menjelaskan RUU Pemilukada diGedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Gamawan menolak perubahan sikap pemerintah yang semula menginginkan kepala daerah dipilih langsung bukan karena lemahnya kordinasi antara pusat-daerah. Namun, lanjut dia, salah satunya akibat biaya yang mahal.

"Kita kalau ada gubernur masuk penjara kita kan tidak pernah toleran. Tapi ketika dia keluarkan Rp50 miliar kita ketawa-ketawa saja. Untuk jadi gubernur dia keluarkan Rp50 miliar kita tidak mau tahu. Tapi begitu dia jadi tersangka kita hantam," keluh dia.

Menurut Gamawan, pemerintah bukan hanya harus menghormati demokrasi tetapi juga memikirkan tujuan demokrasi.  Gaji gubernur hanya sebesar Rp8,5 juta per bulan, sedangkan biaya Pilkada Rp60 miliar. Artinya, seorang gubernur harus mencari uang Rp1 miliar per bulan. "Terus dia tertangkap, kita nggak apa-apa," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Gamawan melanjutkan, kewenangan gubernur yang terbatas juga menjadi pertimbangan.  Terkait pertanyaan apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD mampu memberantas korupsi, Mendagri mengatakan pemerintah perlu membangun sistem lewat waktu pemilihan tiga hari usai penetapan calon.  "Waktu lobi hari itu juga, jadi tidak ada kampanye. Makanya bisa kita kontrol. Tapi kalau dipilih rakyat, biaya tinggi," tandas dia.