Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Berharap Peroleh DAK Lebih Setelah UU Kepulauan Disahkan

Sani Paparkan Konsep Kemaritiman ke Jokowi Saat HPN 2015
Oleh : Charles Sitompul
Senin | 13-10-2014 | 08:54 WIB
gubernur-kepri-muhammad-sani.jpg Honda-Batam
Gubernur Muhammad Sani.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Minimnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN untuk Provinsi Kepri, dikatakan Gubernur Muhammad Sani tidak terlepas dari mekanisme pembagian yang ditetapkan pusat, yang mengacu pada luas wilayah daratan dari sebuah provinsi. 


"Memang kalau kita lihat posisi Provinsi Kepri yang merupakan daerah perbatasan dan kepulauan, seharusnya akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Tetapi karena pengalokasian DAK dan DAU, mengacu pada luas wilayah daratan hal itu membuat posisi provinsi kepulauan, seperti Kepri menjadi sangat sulit untuk mengupayakan kucuran dana tersebut dari Pusat," kata Sani, belum lama ini.

Oleh karena itu, kata Sani, pihaknya mempunyai harapan besar dalam pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah perbatasan dan kepulauan, seperti Provinsi Kepri. 

Selain itu, pengesahan UU Kepulauan, yang sebelumnya telah digodok dan masuk dalam agenda pembahasan DPR RI juga akan menjadi satu harapan dan kekuatan, bagi provinsi kepulauan. Apabila nanti disahkannya, UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan ini akan menjadi dasar bagi provinsi kepulauan mendapatkan DAK lebih besar.

"Dengan sinyal yang diberikan Presiden, dalam hal pengembangan kemaritiman akan menjadi peluang yang bagus nantinya yang akan ditetapkan di wilayah perbatasan seperti Provinsi Kepri. Karena kita di Kepri saat ini sangat konsen dengan pelaksanaan pengembangan kemaritiman," kata Sani.

Dalam UU Daerah Kepulauan, tambah Sani, selain memperhitungkan luas lautnya, juga akan memberikan peluang pada daerah dalam mengelola kekayaan laut di atas 12 mil darat. Hal ini, akan menjadi peluang bagi Kepri dalam mengembangkan potensi kelautannya, khususnya peluang investasi perikanan dan budidaya laut lainnya.

Kendati memang pengelolaan laut dan maritim tidak mudah, namun dengan komitmen Jokowi, diharapkan bisa mewujudkan harapan masyarakat di Provinsi Kepri. 

"Program pengembangan dan pengelolaan kemaritiman ini, nantinya juga akan saya sampaikan dalam pidato pada Hari Pers Nasional (HPN) Februari 2015 mendatang yang rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi di Provinsi Kepri," ujar Sani. 

Dalam kesempatan itu, Sani juga mencontohkan program pengelolaan kemaritiman negara Singapura, yang pendapatannya 90 persen berasal dari kemaritiman dan pengelolaan kelautan. Tentunya, hal ini juga dapat dikembangkan di Kepri. 

"Kita sudah melakukan kajian tentang pengelolaan kelauatan, khususnya pengelolaan lalu lintas laut dan tidak menutup kemungkinan kita akan lakukan kerjasama dengan Singapura dalam hal pengembangan pengelolaan kelautan ini. Secara ekonomi, Singapura tidak akan dapat disaingi, tetapi dapat dijadikan mitra," kata Sani.

Guna mewujudkan hal itu, tentu  membutuhkan anggaran dan pembiayaan yang relatif besar, sehingga memang harus mendapatkan perhatian pusat. Melalui kebijakan Pusat, akan sangat menguntungkan Provinsi Kepri, dengan letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. 

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Petugas dan Warga Binaan Rutan Batam Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Lebih Baik

08-10-2024 | 15:44 WIB

Gaktiblin, Personel Polresta Tanjungpinang Jalni Tes Urine dan Pemeriksaan Disiplin

08-10-2024 | 15:24 WIB

Tingkatkan Kualitas Makanan, Petugas Lapas Batam Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan

08-10-2024 | 15:04 WIB