BATAMTODAY.COM, Palembang - Kementerian Agama (Kemenag) berencana menjadikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Kemenag kabupaten/kota pada akhir tahun ini. Anggaran MIN ini pun akan dititipkan pada Kantor Kemenag kabupaten/kota.

"Rencananya, MIN akan dijadikan UPT pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Anggarannya akan dititipkan di Kankemenag kabupaten/kota," terang M Nur Kholis Setiawan, Direktur Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag, di Palembang, belum lama ini.

Dia menjelaskan, ada sekitar 1.686 satuan kerja (satker) MIN yang akan dijadikan sebagai UPT. Selain itu, Kemenag juga akan menegerikan madrasah-madrasah di bagian Indonesia Timur, di daerah-daerah terpencil, dan daerah terdalam.

Sementara, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di lingkungan madrasah juga masih minim. Direktorat Pendidikan Madrasah (Ditpenma) memiliki sekitar 879.297 guru. Dari jumlah itu, guru yang memenuhi standar kualifikasi sertifikasi guru hanya sekitar 551.726 orang. Sehingga ada sekitar 300.000 guru yang  tidak memenuhi standar kualifikasi.

"Guru-guru tersebut sebagian besar adalah non-PNS. Karena kebanyakan lembaga madrasah adalah madrasah swasta yang bisa mengangkat guru dengan mudah. Sedangkan Ditpenma tidak bisa intervensi lebih jauh dalam proses seleksi/pengangkatan tersebut," terang Nur yang dikutip dari laman kementerian.

Linearisasi sertifikasi guru juga menjadi problem berikutnya. Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Madrasah, banyak guru-guru yang tidak sesuai antara antara keahlian (lulusannya) dengan apa yang tertulis disertifikasi. Jadi, dari guru kelas mapun guru mata pelajaran banyak tak sesuai dengan yang diampu.

Kemudian, Kemenag juga akan mengelar bimtek Kurikulum 2013 secara besar-besarnya pada tahun depan. "Anggarannya hampir setengah triliiun. Guru-guru yang belum ter-cover di bimtek tahun 2014 akan dicover di tahun 2015," tandasnya. (*)

Editor: Roelan