BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah yang diwakili Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar bersama Komisi VIII DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258,79.

Rincian biaya tersebut, yaitu biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp 55.431.750,78 (62% dari total BPIH) dan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji mencapai Rp 33.978.508,01 (38% dari total BPIH).

Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan ada penurunan biaya haji 2025 sebesar Rp 4 juta telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Nasaruddin menyatakan, sejak awal Prabowo meminta agar biaya haji dapat diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Ini adalah obsesi Presiden Prabowo kepada kami di Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji (BPH), agar beban jemaah bisa diperingan tanpa menurunkan kualitas pelaksanaan haji," ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Setelah melalui pertemuan intensif dengan Komisi VIII DPR dan pihak terkait, biaya haji 2025 akhirnya disepakati turun sebesar Rp 4 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Nasaruddin menjelaskan, penghematan dilakukan dengan menyisir biaya-biaya yang tidak relevan dan mengeliminasi potensi penyimpangan.

"Insyaallah, kami bersama tim telah melakukan penyisiran dan penghematan. Semua biaya yang tidak perlu telah kami potong, termasuk upaya mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi," jelasnya terkait penurunan biaya haji 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan faktor yang akhirnya membuat biaya haji 2025 turun dari tahun sebelumnya. Marwan mengatakan pihaknya dan pemerintah menekankan efisiensi anggaran di tahun ini.

"Kalau dibanding tahun lalu ini ada penurunan sekitar Rp 4 juta lebih. Ini muncul pertanyaan kenapa bisa turun, mestinya ada kenaikan, karena ada berbagai hal, insentif yang dikutip oleh Pemerintah Saudi terkait umpamanya pajak dan lain-lain. Tapi karena kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal yang bisa kita kurangi, tanpa mengurangi layanan yang baik," kata Marwan.

"Sementara beban jemaah juga turun dibanding tahun lalu yang sekarang menjadi Rp 55.431.750,78. Kalau dikurangi, daftar haji Rp 25 juta dan nilai virtual account yang mereka terima, nanti jemaah tinggal sekitar Rp 27 juta ya mendekati Rp 28 juta. Kami kira ini cukup mudah bagi jemaah haji kita apalagi dibanding tahun lalu," katanya.

Dia menyebut komponen penerbangan masih yang terbesar dari keputusan anggaran itu. Dia menyebut biaya akomodasi di Makkah untuk jemaah juga turun.

"Untuk komponen biaya, penerbangan masih yang terbesar. Karena masih Rp 33.100.000 tetapi dibanding tahun lalu ini sudah turun. Kemudian akomodasi di Makkah dibanding tahun lalu Rp 17 juta sekarang sudah Rp 14 juta," katanya.

Marwan menyebut dengan demikian nilai manfaat tahun lalu defisit lantaran proporsi lebih besar dari beban yang ditanggung jemaah. Dia mengatakan tahun ini justru surplus dan keuangan penyelenggara haji dalam kondisi stabil.

"Inilah pencapaian yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan nilai manfaat akumulasi semuanya Rp 6.831 Triliun. Kalau tahun lalu, karena besar, proporsinya 60:40, maka nilai manfaat sampai sampai mencapai Rp 8,2 Triliun, itu kita defisit mengambil cadangan," ujar Marwan.

"Kalau tahun ini kita surplus karena yang disiapkan oleh BPKH itu mendekati sampai Rp 7 T, sementara kita hanya memanfaatkan Rp 6,8 T. Maka dalam hal kesehatan keuangan haji ini sudah dipertimbangkan dengan baik," imbuhnya.

Sebagai perbandingan, biaya haji 2024 adalah Rp 93.410.286 per jemaah, dengan rincian Bipih sebesar Rp 56.046.171,60 dan nilai manfaat sebesar Rp 37.364.114,40.

Penurunan biaya haji 2025 sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban jemaah haji Indonesia tanpa mengurangi kualitas layanan.

Pemerintah memastikan pelaksanaan haji 2025 tetap berjalan optimal, dengan fokus pada efisiensi dan transparansi.

Editor: Surya