Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hasil Pelaksanaan Pilkada Langsung

Mendagri Prihatin Gubernur Riau Ditangkap KPK
Oleh : Surya
Jum'at | 26-09-2014 | 16:30 WIB
Mendagri.jpg Honda-Batam
Mendagri Gawamawn Fauzi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi mengaku prihatin atas penangkapan Gubernur Riau (Gubri) Annas Makmun dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Perumahan Citra Gran, Cibubur, Kamis (25/9) malam.



"Saya sangat prihatin dengan hal ini. Tertangkapnya Kepala Daerah ada hubungan dengan pilkada langsung. Jadi maksudnya kalau tak berkualitas akan seperti ini jika dipilih," kata Gamawan di Jakarta, Jumat (26/9/2014)

Karena itu, Mendagri mendukung Pilkada dilaksanakan di DPRD karena hasil Pilkada langsung tidak membuktikan korupsi kepala daerah dengan pilkada langsung memiliki hubungan yang sangat erat.

"Riset saya membuktikan kalau ada hubungannya, antara Pilkada langsung dengan korupsi kepala daerah. Penangkapan Gubernur Riau salah satu buktinya," kata Mendagri yang baru saja menerima gelar Doktor dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dengan disertasi berjudul 'Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Korupsi Kepala Daerah di Indonesia'.

Sedangkan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan,  Annas Maamun akan segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Riau akibat tersandung kasus dugaan korupsi, dengan landasan hukum Undang Undang Pemerintah Daerah yang akan disahkan pada Jumat (26/9) siang ini.

"Karena Undang-Undang Pemerintah Daerah yang akan disahkan siang ini, maka sesuai yang baru itu kepala daerah yang ditahan meski pun masih terperiksa dan tersangka, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya memimpin daerah," kata  Djohermansyah. 

Ia mengatakan Kemendagri kini sedang menyiapkan laporan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penahanan Annas Maamun oleh KPK. Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga akan segera mengirimkan pemberitahuan terkait status Annas ke Pemprov Riau agar roda pemerintahan di daerah tetap stabil.

"Kami akan mengirimkan radiogram terkait hal ini ke Pemprov Riau," katanya.

Editor : Surya