Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dipicu Pengukuhan Ilegal Pengurus PAC

Ratusan Anggota PP Batam Nyaris Bentrok
Oleh : Ali/TN
Selasa | 07-06-2011 | 10:35 WIB

Batam, batamtoday - Ratusan anggota Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Pancasila (PP) nyaris bentrok sesama mereka saat terbetik kabar adanya pengukuhan kepengurusan PAC (pimpinan Anak Cabang) se-Kota Batam, di Jln Eku Putri Hamdah, Komplek Mahkota Raya, BLK E/No 6, Senin malam, 6 Juni 2011.

Untung saja saat Wakil Ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang ) PP Batam, Toni Pakpahan, tiba di lokasi berserta ratusan anggota PP lainya, pengukuhan tersebut urung dilaksanakan, dan lokasi sudah kosong ditinggalkan.

Tony Pakpahan kepada batamtoday di lokasi pengukuhan semalam mengatakan, orang-orang yang ingin dikukuhkan sebagai pengurus PAC, setahunya, nama-nama yang tercantun, sama sekali tidak dikenal pihaknya dan tidak terdaftar sebagai anggota PP di Batam, baik pada tingkat ranting (kelurahan) maupun PAC (Kecamatan).

"Masak bukan anggota PP tapi mau dilantik jadi pengurus PP, gimana ini," kata dia.

Pengamatan batamtoday di lokasi, ratusan anggota PP bergerak dari Komplek Pert Bintan Raya Blok A No 27 menuju lokasi pengukuhan yang hanya berjarak 300 meter. Sambil meneriakan yel-yel, "Pancasila Abadi", para kader PP ini mencari-cari para calon pengurus PAC yang akan dilantik, serta pihak yang melantik. Namun, lokasi sudah ditinggalkan, 15 menit sebelumnya, demikian keterangan seorang petugas Satpam kepada batamtoday.

"Tadi ada sekitar 10 motor, dan mereka baru saja pergi, sekitar 15 menit yang lalu." kata Sumardi sang Satpam.

Toni mengaggap rencana pengukuhan kepengurusan PAC PP tersebut ilegal, karena bukan saja para calon pengurusnya bukanlah anggota PP, tetapi juga tidak jelas mekanismenya.

"Ini ilegal dan juga melanggar AD/ART," tegas Toni.

Sebuah sumber batamtoday yang mengetahui banyak seluk beluk serta dinamika OKP PP di Kepri mengatakan bahwa PP di Kepri memang sedang bermasalah. Semua kepengurusan cabang di tingkat kota dan Kabupaten, juga kepengurusan PAC, dibekukan secara sepihak oleh Ketua MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Kepri, Banjir Simarmata.

"Pembekuan ini sangat politis, dan sangat terang-terangan melanggar AD/ART" terang sumber.

Mengapa dibekukan, tanya sumber, yang kemudian dia jawab sendiri, karena Ketua MPW PP Kepri Banjir Simarmata yang ingin maju lagi memimpin PP di Kepri, menyadari sepenuhnya bahwa, dirinya tidak akan terpilih lagi jika pengurus DPC dan PAC PP dipegang oleh pengurus yang ada sekarang.

"Maka dia bekukan semua kepengurusan DPC dan PAC se-Kepri," jelas sumber.

Lalu, untuk dapat memastikan dirinya terpilih kembali, maka dia mengambil orang entah darimana, sindir sumber, dan dia kukuhkan orang-orang tersebut sebagai pengurus PAC yang baru.

Jika PAC baru sudah terbentuk, rencana Banjir selanjutnya, lanjut sumber, adalah menggusur pengurus DPC yang ada sekarang dengan orang-orangnya, sehingga saat digelar Musyawarah Daerah maka dirinya dapat terpilih kembali sebagai Ketua MPW Kepri, tandas sumber.