Menyorot Dugaan Penyimpangan APBD Anambas

82 Persen Rekomendasi BPK Sudah Diselesaikan

Anambas, batamtoday - Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tengku Muhtaruddin melalui staff khusus bidang Komunikasi dan Jurnalistik, Nasrul, mengungkapkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 sudah ditindak lanjuti. Setidaknya sampai dengan awal Juni 2011, jumlah temuan yang menjadi sorotan BPK sudah diselesaikan sekitar 82 persen. Sedangkan sisanya masih dalam proses.

Saat ditemui batamtoday, Minggu, 5 Juni 2011, Nasrul mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari inspektorat, total temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sekitar 25 kasus, sedangkan jumlah rekomendasi BPK yang wajib diselesaikan Pemerintah Kabupaten Anambas sekitar 61 rekomendasi. Sebagian besar terkait persoalan ketimpangan sifatnya administratif yang membuat kerumitan dalam proses pelaksanaan anggaran.

"Saat ini yang sudah kita selesaikan sebanyak 47 rekomendasi, sisanya hanya 14 rekomendasi yang masih dalam proses. Persoalan administratif saya pikir adalah hal yang wajar bagi kami Kabupaten yang baru berdiri, baru belajar mengelola keuangan daerahnya sendiri," ujar Nasrul yang juga mantan wartawan salah satu media di Batam.

Menurut Nasrul, dari data yang berhasil dihimpun Media Center Kabupaten Anambas, beberapa temuan sudah terlebih dahulu dipulikasikan media. Karena itu, Ia menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan penjelasan terkait persoalan-persoalan yang kini jadi sorotan tersebut.

"Kami melihat perlunya kami memberikan jawaban ini, mengingat kondusifitas warga Anambas perlu dijaga, sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur," ujarnya

Salah satu temuan BPK yang berhasil diselesaikan Pemerintah Kabupaten Anambas adalah bantuan sarana ibadah baik Muslim maupun Non Muslim. Temuan lain yang juga sudah diselesaikan adalah persoalan perjalanan dinas pegawai yang dibayarkan secara ganda.

"Detail yang sudah diselesaikan tidak bisa saya uraikan satu persatu, yang jelas, sebagian besar temuan sudah ditindak lanjuti," ujar Nasrul.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam laporan hasil audit BPK pada APBD Kabupaten Anambas tahun 2009, salah satunya terkait dengan bantuan partai politik, bantuan sosial kemasyarakatan, perjalanan dinas dibayarkan secara ganda, serta proyek pembangunan saluran air yang dinilai sia-sia.

---