Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pergantian Pemimpin, Perlindungan Hutan di Indonesia Dikhawatirkan Melemah
Oleh : Redaksi
Selasa | 19-08-2014 | 10:19 WIB
pembukaan lahan hutan utk kelapa sawit di kalimantan.jpg Honda-Batam
Pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. (Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images)

BATAMTODAY.COM - BRASIL mendulang pujian karena berhasil menahan laju deforestasi di kawasan Amazona. Sebaliknya Indonesia memasuki masa ketidakpastian, menyusul pergantian kekuasaan. Prioritas baru dikhawatirkan lebih untungkan pengusaha.

Ketika Brasil mencatat kemajuan pesat dalam menjaga keutuhan hutan Amazon, prospek perlindungan hutan Indonesia dikhawatirkan malah melemah. Hal tersebut diungkapkan oleh sebuah komisi bentukan pemerintah Norwegia.

Norwegia sebelumnya berkomitmen membantu program perlindungan hutan di kedua negara itu masing-masing sebesar satu miliar US dollar. Dana yang dianggarkan mencapai 1,7 miliar US dollar untuk jangka waktu lima tahun.

"Laju deforestasi dan emisi gas rumah kaca di Brasil menurun drastis," tulis ilmuwan dalam laporannya. Norwegia sejauh ini telah mengucurkan sekitar 720 juta dari dana satu miliar dolar yang dijanjikan kepada Brasil.

Sebaliknya menurut lembaga kerja sama pembangunan Norwegia (NORAD), Indonesia baru mendapat dua persen saja dari dana bantuan tersebut. Menurut Norad, Indonesia telah "mencetak kemajuan yang baik" dalam melindungi hutan.

Namun pergantian kekuasaan dan kelemahan hukum dalam perlindungan hutan "secara serius mengancam pencapaian yang sudah dibuat." Indonesia memiliki kawasan hutan terbesar ketiga di dunia setelah Amazona dan Basin Kongo.

Ancaman terbesar buat keutuhan hutan Indonesia adalah kegiatan tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Norwegia mengkhawatirkan, naiknya Joko Widodo yang menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono bisa memunculkan "prioritas baru", kata Ida Hellmark, seorang koordinator Norad. Menurutnya, haluan baru pemerintahan RI bisa menguntungkan pengusaha perkebunan.

Dalam program pemerintahnya selama masa kampanye, Jokowi berkomitmen untuk membenahi pengelolaan hutan agar menghindari tumpang tindih perizinan. Ia juga menegaskan akan mendorong penghijauan kembali wilayah pesisir.

Belum jelas bagaimana sikapnya terhadap komitmen pemerintahan SBY terkait perlindungan hutan. Jika gagal, Indonesia bisa kehilangan dana bantuan dari Norwegia. (*)

Sumber: Deustche Welle