BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kasus pemecatan 11 mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB) dalam memperjuangkan hak informasi atas nilai mata kuluah mereka yang diduga telah direkaya pihak kampus diadukan ke Komisi X DPR yang membidangi Pendidikan.

"Saya sudah melaporkan kasusnya ke Komisi X DPR, pengaduannya sudah kira serahkan ke pimpinan Komisi X dan akan segera dibahas di rapat internal untuk bisa dibahas bersama Mendikbud saat Rapat Kerja," kata Nampak Silait, salah satu mahasiswa UPB yang dipecat usai mengadukan kasusnya ke Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Nampak mengatakan, sebelum mengadukan ke Komisi X DPR secara resmi, ia mengaku juga sudah melaporkan dan memberi data-data kasus UPB ke Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur dari F-PAN.  "Pak Asman mau membantu menyelesaikan kasus pemecatan mahasiswa UPB, karena yang dilakukan pihak kampus tidak benar," katanya.

Selain dilaporkan ke Komisi X DPR, Nampak mengatakan, kasusnya juga telah dilaporkan ke Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswa Ditjen Dikti dan Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud.

"Kita sedang tunggu sikap dari Kemendikbud. Dengan laporan ke Komisi X, kita barharap dapat segera ada solusi mengenai kasus kami. Pemecatan kami janggal gara-gara 12 SKS, nilainya ditentukan pihak manajemen kampus, bukan dosen mata kuliah  yang membuat nilainya," kata Nampak yang seharusnya sudah diwisuda pada 2013 lalu.

Saat ini, kasusnya, tunggu proses kasasi di Mahkamah Agung karena di proses banding dan pengadilan tingkat pertama, pihak kampus kalah dan pengadilan memenangkan 11 mahasiswa yang dipecat.

"Pengacara UPB Ampuan Situmeang, sudah bilang ke saya, kalau MA akan memenangkan kami. Karena bukti-buktinya memang kuat, dan ada keputusan KIP. Bahkan Ampuang mengaku merasa berdosa telah membela UPB," katanya.
                          
Sebelas 11 mahasiswa UPB yang dipecat, antara lain Nampak Silangit pada 10 November lalu, mendapat gelar Pejuang Keterbukaan Informasi dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) karena berani memperjuangkan hak informasi atas nilai mata kuliah mereka yang diduga telah direkayasa pihak kampus.

Komisi Informasi (KI) provinsi Kepulauan Riau, melalui Putusan KI Nomor 003/VII/KI-Kepri-PS/2013 Pasal 2.2, telah memutuskan bahwa informasi yang diminta oleh para mahasiswa tersebut merupakan informasi publik dan mewajibkan pihak universitas untuk segera memberikan informasi yang diminta kepada pemohon berupa salinan lembar jawaban ujian tengah semester 5  untuk 8 mata kuliah dan salinan lembar soal ujian tengah semester 5 untuk 8 mata kuliah.

Kasus ini bermula dari ketidakpuasan sejumlah mahasiswa UPB atas hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester lima tahun 2011, yang mereka duga telah direkayasa pihak universitas (kampus). Sikap tidak puas mereka diwujudkan dengan meminta informasi hasil ujian mereka kepada pihak universitas namun tidak ditanggapi.