Pemko Tanjungpinang Lengkapi Akses BPJS Kesehatan dengan Biaya Transportasi dan Biaya Hidup

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mendukung integrasi program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesda) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan melengkapi fasilitas BPJS dengan bantuan biaya transportasi dan biaya hidup bagi pasien yang dirujuk ke luar daerah.

Selain banyak kelebihanya, BPJS juga bisa mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Lis saat meluncurkan Integrasi Jamkesda Kota Tanjungpinang ke BPJS Kesehatan di aula Bulang Linggi Kantor Perpustakaan dan Arsip kota Tanjungpinang, Minggu (4/5/2014).

Dalam sambutannya, Lis mengatakan, sejak 2010, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang telah memiliki program jamkesda yang menjamin akses kesehatan warga miskin. Sepanjang 2010 - 2012, jamkesda itu diberikan kepada warga miskin dan tidak mampu yang sedang sakit, Sementara, bagi yang dirujuk ke luar daerah sebelum tahun 2012 hingga 2013 diberikan bantuan biaya pengobatan dan jamkesda dengan plafon tertentu.

"Pada tahun 2013, kita hanya memberikan jamkesda kepada masyarakat yang sudah melengkapi persyaratannya," kata Lis melalui rilis yang diterima BATAMTODAY.COM.

Dengan demikian, pada 2014 ini Pemko telah mencadangkan untuk memberikan bantuan iuran BPJS kepada warga miskin dan tidak mampu kepada 15.000 orang. Karena, berdasarkan penjaringan yang telah dilakukan, saat ini tercatat 17.995 warga miskin dan tidak mampu di luar kuota eks-jamkesmas yang membutuhkan bantuan iuran BPJS, terdiri atas penerima jamkesda tahun 2013 sebanyak 7.146 jiwa.

"Sebanyak 8.971 warga miskin dan tidak mampu yang belum didata oleh kelurahannya," jelas Lis.

Lis juga mengatakan, pada tahap pertama, Pemko akan memberikan bantuan iuran sebagai peserta BPJS sebanyak 5.662 terhitung mulai 1 Mei ini. "Jadi, untuk priode berikutnya, kita akan masukkan sebanyak 15 ribu jiwa sebagai peserta BPJS PBI Kota Tanjungpinang," ujar Lis.

Lis mengatakan, pemberian kartu BPJS belum tentu menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu, Pemko Tanjungpinang masih akan memberikan bantuan biaya transportasi dan biaya hidup bagi pasien dan satu orang pendamping keluarga saat dirujuk berobat ke luar daerah.

"Ke depannya akan terus dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Dan tentunya kita juga mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat," ujar Lis.

Tahun 2014 ini Pemko Tanjungpinang akan melakukan beberapa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, di antaranya peningkatan gedung instalasi gawat darurat (IGD) di RSUD Tanjungpinang dengan dua lantai atas bantuan APBD Pemerintah Provinsi Kepri, dan peningkatan Puskesmas Batu 10 sebagai puskesmas berstandar ISO tahap pertama dengan dana APBD Kota Tanjungpinang sebesar Rp4,4 miliar.

Selain itu rehabilitas ringan Puskesmas Rawat Inap Kampung Bugis dan perluasan unit gawat daruratnya, peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk yaitu pustu Tanjungunggat dan masih banyak program lainnya.

Peluncuran integrasi jaminan kesehatan daerah Kota Tanjungpinang ke BPJS kesehatan ini dihadiri Sekjen Kementerian Kesehatan RI, dr Supriyantoro SpP MARS; Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dr Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa MPH; Direktur SDM dan Umum BPJS Pusat, dr Taufik Hidayat. (*)

Editor: Roelan

---