BATAMTODAY.COM, Kuala Lumpur - Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, bersama sejumlah tokoh politik dan masyarakat, berencana menggelar demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur pada Kamis (1/5/2014) besok. Aksi protes terhadap pemerintah ini bisa menjadi demonstrasi politik terbesar sebelum sidang kasus sodomi terhadap Anwar akhirnya rampung.

Pada Senin lalu, Anwar dan tokoh oposisi lain bertemu dengan Susan Rice, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), menyusul kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Malaysia akhir pekan silam. Dalam pertemuan itu, Anwar mengutarakan kecemasannya tentang arah yang kini ditempuh negara Malaysia.

Salah satu hal yang dikeluhkan Anwar adalah aksi Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Menurut Anwar, Najib secara sistematis meminggirkan gerakan oposisi Malaysia.

Tahun lalu, aliansi oposisi yang dipimpin Anwar berhasil meraih 52 persen suara di pemilu. Namun, oposisi gagal membentuk pemerintahan, karena kubu Najib dari koalisi Barisan Nasional mendapat dukungan kuat dari daerah pedesaan, yang menyumbangkan banyak kursi ke parlemen.

Pada 7 Maret, oposisi Malaysia semakin terpukul. Hari itu, pengadilan banding mencabut keputusan pengadilan sebelumnya yang membebaskan Anwar dari tuduhan sodomi. Tokoh oposisi itu dituduh berperilaku tak senonoh dengan seorang ajudan prianya.

Anwar, yang terancam penjara beberapa tahun jika ia dinyatakan bersalah, menampik tuduhan itu sebagai kampanye hitam yang bertujuan mengikis basis dukungannya. Najib menegaskan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam kasus ini.

"Orang-orang memohon kepada saya agar menetap di Inggris saat saya berkunjung ke sana belum lama ini. Mereka sangat yakin bahwa saya tidak akan mendapat perlakuan yang adil di sidang," ungkap Anwar. "Tetapi saya tetap optimistis bahwa kami akan berjuang sekuat tenaga di pengadilan, di parlemen, dan di luar sana. Najib tak boleh beranggapan kami akan menerima begitu saja."

Unjuk rasa pada Kamis besok pada awalnya berniat memrotes rangkaian kenaikan harga yang akan muncul menyusul penerapan sistem baru pajak barang dan jasa, tahun depan. Banyak warga Malaysia merasa gerah akan penghapusan subsidi gula dan bahan bakar, yang telah membuat biaya hidup sehari-hari membengkak.

Kenaikan pajak berpotensi semakin membebani anggaran rumah tangga. Najib menyatakan kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat ekonomi Malaysia dalam jangka panjang. Selain itu, katanya, pemerintahannya ingin mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari Petroliam Nasional alias Petronas, perusahaan minyak dan gas nasional negeri jiran. (*)

Sumber: The Wall Street Journal