Jakarta, Batamtoday - Komisi VII DPR meminta penjelasan pemerintah mengenai realisasi pemakaian BBM bersubsidi pada 2010, sebelum memberlakukan pembatasan pemakaian premium kepada semua jenis mobil plat hitam pada 2011 mendatang. Permintaan itu mengemuka saat RDP antara Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dengan Komisi VII di Jakarta, Kamis (9/12/2010).  

“Kami minta Menteri ESDM menjelaskan sedetail mungkin mengenai realisasi penggunaan bbm bersubsidi itu. Karena itu belum pernah dilakukan, seperti apa penggunaannya,” kata Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman dari F-PDIP.  

Dewi menyayangkan data yang disampaikan Kementerian ESDM kepada Komisi VII menggunakan data sekunder, data dari pihak ketiga. Seharusnya,  data yang digunakan adalah data primer sehingga kebutuhan besaran subsidi BBM dapat diketahui. “Angka kuantitatifnya seperti apa, lalu langkah apa saja yang sudah ditempuh, Sehingga dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan konsumsi BBM," katanya.  

Menurutnya, Kementerian ESDM memiliki data primer, sedangkan data-data sekunder dari pihak ketiga harus disesuaikan dengan data primer. Hal itu dilakukan agar realisasi subsidi BBM dan langkah yang sudah ditempuh dapat dianalisa bersama antara pemerintah dan DPR.  

“Tapi ejauh ini pemerintah belum pernah mengajukan apapun kepada Komisi VII DPR mengenai realisasi BBM bersubsidi 2010. Menteri ESDM belum pernah memberikan paparan detail, saya harap media ikut menanyakan lebih detail ” katanya.  

Sementara terkait pembatasan BBM bersubsidi pada 2011, Anggota Komisi VII dari F-PD Sutan Bathoegana menyesalkan langkah pemerintah yang melemparkan wacana tersebut sebelum melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sebab, dikuatirkan terjadi penimbunan BBM oleh oknum tertentu bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut jadi diberlakukan pada 2011.  

“Tinggal 17 hari lagi, belum ada sosilisasinya, tehnis pelaksanaannya seperti apa, jadi saya kira itu belum mungkin terlaksana. Jangan sampai biaya program penghematan ini lebih tinggi dari penghematan itu sendiri. Itu harus kita pikirkan bersama,” kata Sutan

Ia menilai, upaya pemerintah untuk melakukan penghematan itu baik, sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat menengah bawah dapat menikmati subsidi BBM. ”Karena itu kita minta apapun yang direncanakan, pemerintah sendiri harus sudah siap jangan hanya melempar wacana,” katanya.  

Sutan mengingatkan, bila program penghematan itu terlaksana, agar dananya diperuntukkan ke sektor lain, seperti pembangunan inprastruktur jalan, transportasi umum sehingga masyarakat bisa menikmati transportasi yang murah. "Pemerintah juga  pemerintah harus mempunyai catatan-catatan, misalnya atas program tersebut mampu menghemat sekian triliun, harus ada laporannya," kata politisi Demokrat itu.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon (F-PDIP) meminta agar pemerintah dalam membuat kebijakan energi terutama mengenai penambahan kuota dan pembatasan subsidi BBM harus dibahas bersama DPR.  â€œJangan itu seolah-olah diputuskan sepihak dari pemerintah, padahal kan masih harus diajukan ke DPR ada konsekwensi yang harus dipikirkan baik dari anggarannya, teknis pelaksanaannya,” kata Effedi Simbolon.  

Effendi Simbolon mengkhawatirkan, pelaksnaan pembatasan BBM bersubsidi akan terkooptasi oleh politik tertentu, karena di satu sisi membiarkan jenis yang sama bisa dinikmati masyarakat, sementara yang lain tidak boleh memakai BBM tersebut. "Jadinya bukan dikatakan sebagai pembatasan, tetapi dianggap sebagai kenaikan BBM yang bisa menimbulkan konotasi yang bermacam-macam," katanya.  

F-PDIP, lanjutnya, mengaku heran dengan kebijakan pemerintah dalam hal pemakaian subsisidi BBM yang pengajuan anggarannyake DPR selalu dibawa kebutuhan rata-rata pertahunnya yang mencapai 42 juta kilo liter. "Tetapi pemerintah setiap tahunnya hanya 36 juta kilo liter, artinya pemerintah sendiri secara sadar, mengajukan anggarannya itu emang dibawah dari realiasasi konsumsi tahun berjalan, jadi kalau dikatakan pemerintah itu melebihi kuota saya bingung. Anda memang yang mengajukan dibawah kuota. Kalau dibutuhkan sebanyak 42 juta kilo liter, ya berikanlah sejumlah itu jangan dibatasi karena prinsipnya kan subsidi ini menjadi stimulus masyarakat yang belum mempunyai kemampuan daya beli,” tandas politisi PDIP ini.