BATAMTODAY.COM, Batam - Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Serbaguna DPRD Batam oleh Komisi I, terkait masalah buruh Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) FSPMI dengan PT Bintan Bersatu Apparel (BBA) tak dihadiri pengambil keputusan dari perusahaan. Sehingga, perwakilan manajemen yang hadir seakan tak dianggap lantaran tak bisa mengambil keputusan, Jumat (10/1/2014) siang.

RDP yang juga dihadiri pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Direktorat Pajak, Polisi dan juga BPJS berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Berbagai penjelasan dan pemaparan yang diutarakan para pihak terkait tak sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan buruh, bahkan tak juga bisa membendung aksi mogok di PT BBA diakhiri.

Dalam RDP tersebut dibahas beberapa poin tuntutan buruh terhadap pihak manajemen. Masing-masing kasus pidana pengeroyokan, pelanggaran Perjanjian Bersama (PB), masalah kesehatan, serta masalah pajak yang dianggap buruh terindikasi adanya pelanggaran.

Corporate Affair Manager PT BBA, Syaiful Badri yang turut hadir mewakili pihak manajemen sempat mengancam akan meninggalkan ruang rapat lantaran kehadiran mereka tidak dianggap. Menurutnya, meski mereka tak bisa mengambil keputusan tapi mereka sudah menghormati undangan yang dilayangkan Komisi I ke PT BBA.

"Kami hadir mewakili pihak manajemen, kalau kehadiran kami tak dianggap. Kami lebih baik pulang," kata dia.

RDP itu akhirnya dapat dilanjutkan hingga pukul 17.00 WIB. Dimana, Nuryanto selaku pimpinan rapat dan juga Ketua Komisi I, mengatakan kehadiran perwakilan manajemen bukan tak dianggap, tetapi alangkah lebih baik jika yang hadir dapat memberikan keputusan terkait tuntutan buruh.

"Kita berharap yang hadir itu Direktur PT BBA atau yang dapat mengambil keputusan. Kita bukan tidak menganggap kehadiran pihak manajemen," jelasnya.

Sementara RDP berlanjut, berbagai penjelasan dari para pihak terkaitpun disampaikan mengenai poin-poin tuntutan buruh.

Editor: Dodo