Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

MPR Minta Etnis Tionghoa Lebih Aktif lagi di Politik
Oleh : Surya
Selasa | 07-01-2014 | 06:32 WIB
sidarto-danusubroto_663_3821.jpg Honda-Batam
Ketua MPR RI Sidharto Danusubroto

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Sidharto Danusubroto meminta warga etnis Tionghoa untuk berkarir dalam bidang politik, PNS, TNI, Polri dan lain-lain, serta tidak hanya menjadi pengusaha dan bekerja dalam bidang bisnis saja.


Sebab, dengan masuknya etnis Thionghoa dalam berbagai sektor bidang kerja diharapkan dalam terbentuk sistem yang kuat dalam membangun NKRI.

Hal itu disampaikan Sidharto saat menerima delegasi Persatuan Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin David Herman Jaya selaku Ketua Umum Periode 2013-2017 di Jakarta, Senin (6/1).

"Etnis Tionghoa untuk tidak takut memasuki dunia politik dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dunia politik bukan hal tabu, selama ini warga Tionghoa sudah terlanjur asyik menjadi pengusaha," kata Sidharto.

David dan delegasinya mendatangi MPR RI , karena mengundang Ketua MPR Sidharto Danosubroto untuk menghadiri Pelantikan Pengurus PSMTI Periode 2013-2017. David terpilih dalam Munas V di Pekanbaru pada Oktober 2013 lalu, yang dihadiri Wakil Ketua MPR Melani Leimina Suharli dari Partai Demokrat.

Pelantikan ini rencananya akan dihadiri pejabat negara antara Menko Polkam Djoko Santoso, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menparenkraf Mari Elka Pangestu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan lain-lain.

Menurut Sidharto, etnis Tionghoa yang terjun ke dalam politik sudah banyak, di PDIP ada Herman Hery, Hendrawan Supraktino, Kwik Kien Gie, Murdaya Poo (keluar dari PDIP) di Partai Hanura Syarifuddin Suding, Partai Gerindra ada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ada dan masih banyak lagi.

"Kedepan harus lebih banyak lagi, jadi pekerjaan yang jarang diminati seperti TNI, Polri, pegawai negeri juga perlu diperbanyak. Saya harap etnis Tionghoa masuk politik dan menjadi WNI yang utuh," katanya.

Ketua MPR juga meminta agar perusahaan milik pengusaha etnis  Tionghoa juga lebih banyak menerima WNI pribumi, bukan hanya menganak-emasakan etnis Tionghoa saja. "Sebab, kita kita ini hidup, makan dan tinggal di Indonesia, maka harus menjadi warga Indonesia,” katanya.

Sidharto menambahkan, saat ini ada ancaman faktual yang mengancam NKRI, selain masalah korupsi dan norkoba, juga masalah intoleransi antar  antar umat, etnis, suku dan agama. "Kalau itu dikawal, termasuk oleh etnis Tionghoa maka NKRI bisa goyang. Disinilah pentingnya etnis Tionghoa lebih berperan aktif dalam membangun bangsa ini," katanya.

Sedangkan Ketua Umum PSMTI David Herman Jaya mengatakan, saat ini perusahaan-perusahaan milik etnis Tionghoa tidak lagi membeda-bedakan dalam merekrut karyawan, termasuk dalam penggajian. "Semua kita rekrut, siapapun yang prestasinya baik, maka akan digaji dengan baik,” kata David. 

Mengenai masalah intoleransi, kata David, etnis Tionghoa merasa kehilangan sosok mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  yang telah banyak memberikan tauladan yang hebat dalam hal pluralisme dan toleransi.

"Perjuangan Gus Dur telah menghilangkan tolerensi, dulu Imlek, Konghucu, dan Barongsai dilarang, tapi oleh Gus Dur dibolehkan. Gus Dur berani membela kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa," katanya.

Karena itu ketika Gus Dur wafat, PSMTI merasa sangat kehilangan. "Jadi ketika masalah intoleransi dan diskriminasi muncul lagi, karena belum ada tokoh sehebat Gus Dur. Untuk itu, PSMTI berharap MPR RI dengan sosialisasi 4 pilar bangsanya bisa mengkongkretkan dalam berbangsa dan bernegara ke depan," katanya.

Editor : Surya

Berita Lainnya

Kemenlu Sebut Delegasi Indonesia Tak Bisa Cegah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Berpidato di KTT D8

23-12-2024 | 09:24 WIB

Tanggapi Wacana MLB NU, Yenny Wahid: Saya Tidak Setuju!

23-12-2024 | 09:04 WIB

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI

22-12-2024 | 12:04 WIB