BATAMTODAY.COM, Batam - Judi dadu di Batam kian marak. Bahkan para pengelolanya juga tak menghiraukan desakan warga agar menghentikan aktivitasnya. Kondisi ini berpotensi menghadirkan konflik, antara pengelola judi dengan warga.

Sejumlah tempat-tempat keramaian seperti tempat prostitusi maupun pasar rakyat serta lahan kosong dijadikan lapak dadu seperti penelusuran BATAMTODAY.COM, baik itu di wilayah Sagulung, Batuaji, Batam Kota, Batu Ampar maupun Lubuk Baja.

Seakan tidak takut berhadapan dengan hukum, gubuk yang dijadikan tempat judi dadu yang berada di wilayah Sagulung kembali membuka prakteknya setelah dua hari digerebek aparat penegak hukum.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono mengatakan pihaknya kerap melakukan razia di lokasi-lokasi yang rawan terjadi gangguan Kamtibnas. Akan tetapi, tambahnya 'kucing-kucingan' antara petugas dengan bandar dadu sering tak terelakkan lagi.

"Ya ibaratnya seperti itu, hari ini kita razia, besok-besoknya ada lagi. Dirazia lagi, kemudian ada lagi. Terus seperti itu," katanya, Sabtu (26/10/13).

Sebelumnya, praktik judi dadu di simpang masuk Kavling Baru Kecamatan Sagulung, masih terus berjalan hingga Selasa (21/10/2013). Meski ada spanduk penentangan dari warga namun hal itu dianggap sebelah mata oleh para pengelola bisnis judi tersebut.

Pantauan BATAMTODAY.COM, spanduk tersebut dipasang tidak jauh dari lapak judi tersebut, hanya kurang lebih tiga meteran, namun aktivitas judi dadu tetap dilakukan 24 jam.

Salah satu tokoh masyarakat Kavling Baru, Sianipar, mengatakan, bahwa tiga warganya sudah pernah babak belur dipukuli para centeng judi dadu tersebut, dikarenakan ketiga korban itu meminta uang rokok ke pengelola. "Korban pertama dan kedua mereka menghajarnya hingga babak belur, kemudian pengelolanya memberi uang satu juta, untuk biaya berobat," katanya.

Namun aksi para centeng tersebut belum berakhir disitu, tidak berselang beberapa hari kemudian, korban ketiga juga babak belur dipukuli dengan kasus yang sama, yaitu karena korban meminta uang rokok ke pengelola. "Saya tidak mau warga saya diberlakukan begitu, saya meminta lima belas juta untuk biaya berobat warga saya" ujarnya.

Editor: Dodo