LBH Kondo Bina Bantah Minta Uang dan Manfaatkan Kasus Kamal

LBH Kondo Bina Bantah Minta Uang dan Manfaatkan Kasus Kamal

Oleh : Charles Sitompul

Jum'at | 04-10-2013 | 19:43 WIB

Korban Dn (berbaju motif kotak-kotak) saat berada di Mapolres Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kuasa hukum Dn, (kini mantan) pegawai honorer di Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang menjadi korban penganiayaan, dari LBH Kondo Bina Jakarta, membantah tudingan tersangka yang mengatakan pihaknya meminta "uang damai" Rp150 juta.

Bina Sitohang SH dan Ratna Zukhairi SH dari LBH Kondo Bina Jakarta, justru mengatakan jika tersangka dan keluarganya yang mendesak korban atas nama pemberiaan uang agar mencabut laporan penganiayaan itu di polisi.

"Kami hanya sarankan, kalau berdamai sah-sah saja, tapi kasus ini harus jalan terus. Namun pihak keluarga pelaku minta dengan telah menyetorkan uang, laporan klien kami yang menjadi korban harus dicabut. Tentunya kami pasti tidak mau," ujar Ratna ketika dihubungi BATAMTODAY.COM, hari ini.

Dia juga membantah jika disebut menghalang-halangi tersangka dan keluarganya yang ingin bertemua dengan korban. Menurut Ratna, justru korban dan pihak keluarganya yang tidak mau bertemu karena memang permasalahaan tersebut sudah diserahkan kepada LBH Kondo Bina Jakarta sebagai tim kuasa hukum.

"Kalau untuk perdamiaan kapan saja kami tetap membuka diri. Tapi yang jelas, orang yang dianiaya dalam perkara ini tentu punya kerugian dan wajar mendapat ganti rugi. Kami juga tidak pernah menghalang-halangi tersangka dan pihak keluarganya untuk menemui korban," timpal Bina Sitohang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, LBH Kondo Bina Jakarta dituding telah memanfaatkan kasus tersebut untuk mengeruk keuntungan. LBH yang menjadi penasehat hukum Dn, (kini mantan) pegawai honorer di Pemerintah Kota (Pemko) yang menjadi korban penganiayaan, dikatakan telah meminta uang kepada pelaku sebesar Rp150 juta sebagai "uang perdamaian".

Abdul Kamal, (kini mantan) Kabid Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, yang menjadi tersangka kasus tersebut, juga menyebut, penasehat hukum korban sengaja menghalang-halangi keluaraga dan dirinya untuk menemui Dn untuk membicarakan perdamaian serta pencabutan laporan ke polisi, tanpa alasan yang jelas.

Korban Dn, yang pada saat kejadian masih menjadi pegawai honorer Pemko Tanjungpinang, telah dianiaya oleh Kamal. Dn dipukuli oleh Kamal yang saat itu sedang emosi.

Atas kejadian itu, korban yang mengaku tidak memiliki hubungan pernikahaan dengan pelaku ini, melalui LBH Kondo Bina Jakarta, melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjungpinang, akhir September lalu. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Menaker Pastikan Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen Segera Diterapkan

Pasangan Nizar-Novrizal Menangi Pilkada Lingga 2024, Kandaskan Awe-Ishak

KPU Ungkap Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2024 di Bawah 70 Persen

Bukan Kendaraan Pelat Kuning atau Transportasi Umum, Bahlil Bakal Larang Ojol Minum Pertalite

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen dan Beri Bantuan Makanan Bergizi kepada Keluarga Buruh

KPU Catat 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia dan Ratusan Lainnya Dilaporkan Sakit Saat Pilkada Serentak 2024

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Hasil Hitung Cepat Pilwako Batam, Amsakar-Li Unggul 64, 68 Persen

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Siantan Selatan

Sebuah Single yang Dinanti Akhirnya Diluncurkan, 'Memori Baik' dari Sheila on 7

Pantai Melayu Makan Korban, Taufik Martin Ditemukan Tak Bernyawa Usai 3 Hari Pencarian

Kasus Pencurian Uang PT AMI, Jaksa Tuntut Wakil Ketua Peradi Batam 5 Tahun Penjara

Soroti ESG, TuK INDONESIA Gugat Bank Mandiri ke Pengadilan

Gakkumdu Karimun Amankan Dua Pelaku Diduga Terlibat Politik Uang Pilkada 2024