Minta 'Uang Damai' Rp150 Juta, Kamal Tuding LBH Kondo Bina Manfaatkan Kasusnya

Minta 'Uang Damai' Rp150 Juta, Kamal Tuding LBH Kondo Bina Manfaatkan Kasusnya

Oleh : Charles Sitompul

Jum'at | 04-10-2013 | 19:23 WIB

Abdul Kamal saat pertama diperiksa di Mapolres Tanjungpinang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - LBH Kondo Bina Jakarta dituding telah memanfaatkan kasus tersebut untuk mengeruk keuntungan. LBH yang menjadi penasehat hukum Dn, (kini mantan) pegawai honorer di Pemerintah Kota (Pemko) yang menjadi korban penganiayaan, dikatakan telah meminta uang kepada pelaku sebesar Rp150 juta sebagai "uang perdamaian".

Abdul Kamal, (kini mantan) Kabid Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, yang menjadi tersangka kasus tersebut, juga menyebut, penasehat hukum korban sengaja menghalang-halangi keluaraga dan dirinya untuk menemui Dn untuk membicarakan perdamaian serta pencabutan laporan ke polisi, tanpa alasan yang jelas.

"Kemarin (kami) memang sudah ada kata sepakat mau berdamai, dan saya akan menyetorkan uang Rp75 juta sebagai biaya ganti perobatan. Bahkan awalnya Rp10 juta sudah kami kasih," ujar Kamal pada BATAMTODAY.COM, hari ini.

Kamal menambahkan, selain telah ada kesepakatan untuk berdamai, dirinya dan keluarga juga berencana ingin bertemu Kapolres untuk meminta penyelesaian perkaranya dengan damai. Namun karena Kapolres pada saat itu tidak ada, pertemuan batal.

Selanjutnya, upaya mediasi dengan perdamian itu kembali dibicarakan keluarga kamal dengan pengacara korban Dn. Rupanya, pihak pengacara meminta dana sebesar Rp150 juta sebagai perdamaian antara kliennya dengan tersangka.

"Yang menghubungi selanjutnya saat itu pihak pengacara ke keluarga saya. Mereka minta Rp150 juta untuk perdamiaan. Saya sendiri tak punya uang sebanyak itu. Bahkan uang Rp75 juta yang akan saya berikan dari hasil penjualan mobil saya," ujar Kamal kesal.

Kamal menambahkan, ketika pihak keluarganya meminta ketemu dengan pihak keluarga korban dan Dn, pengacara dari LBH Kondo Bina Jakarta itu selalu menghalang-halangi tanpa alasan yang tidak jelas. Karena itu, dirinya dan keluarga yang berusaha bertemu langsung dengan korban tetap tidak bisa.

Dia mengaku telah menolak permintaan "uang damai" tersebut. Tak lama kemudian, pengacara korban kembali menghubungi keluarganya dan menyuruh agar mereka berdamai saja.

"Tak berapa lama kemudiaan, tiba-tiba pengacaranya nelepon keluarga lagi, dan menyuruh damai saja. Bahkan dikatakan, 'Kalau kalian tak punya uang, nanti kami bantu pinjamkan'. Jadi, kami juga bingung," ujarnya.

Akhirnya, dirinya dan keluarga mengaku pasrah, dan meminta agar kasusnya dilanjutkan saja ke pengadilan. Dia mengaku tak bisa memenuhi permintaan "uang damai" tersebut. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Indonesia Siapkan Beragam Side Event World Water Forum ke-10

Bandara Hang Nadim Siap Layani 12.437 CJH Embarkasi Batam

Delegasi World Water Forum ke-10 Diajak Saksikan Upacara Segara Kerthi

Monitoring Laporan SP4N LAPOR, Ombudsman Kepri Nilai Pemda Belum Maksimal Lakukan Evaluasi

Kodim Malang dan Polres Bubarkan Arena Judi Sabung Ayam

World Water Forum Buka Peluang Investasi Bernilai Triliunan Rupiah bagi Indonesia

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Masyarakat Kepri Bakal Dapat 'Kartu Sakti' Fuel Card Plus AA Saat Bayar Pajak Tahunan Kendaraan

Lolos PON Aceh-Sumut, Atlet Gulat Putri Bintan Ratu Felicia Diakui Asal Kota Batam

Ratusan Buruh Bintan Peringati May Day 2024 di Pantai Dugong Trikora

Rampungkan Seleksi, IPSI Bintan Bentuk Tim Pencak Silat Menuju Popda Kepri 2024

Satlantas Polres Bintan Jemput Bola Permudah Perpanjangan SIM, Ini Jadwal dan Tempatnya

Polresta Barelang Musnahkan Barang Bukti Sabu Seberat 3 Kg

Polsek Batam Kota Berhasil Ringkus Maling Genset Idomaret Botania 2

Pembunuh Mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan Dituntut Hukuman Mati