Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Merasa Dipermainkan DPRD Bintan, Masyarakat Bintan Utara Susun Kekuatan
Oleh : Harjo
Sabtu | 21-09-2013 | 14:17 WIB
IMG-20130921-00705.jpg Honda-Batam
Rapat tokoh masyarakat dan pengurus BP2KBU di Tanjunguban, hari ini.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Tokoh masyarakat dan pengurus Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bintan Utara (BP2KBU), menilai DPRD Bintan sudah mempermainkan masyarakat sehingga rekomendasi pemekaran telah hilang.


Ketua BP2KBU, Suardi,  dalam pertemuan bersama pengurus dan tokoh masyarakat Bintan, menyampaikan, setelah memberikan surat pengajuan pemekaran untuk dikeluarkan rekomendasi sejak Juni 2013 lalu, sampai saat ini belum ada informasi yang disampaikan dewan Bintan.


Saleh Mursaleh, tokoh masyarakat Bintan Timur, menanggapi kondisi yang berkembang yang menyatakan semua pihak setuju Bintan dimekarkan. Tetapi bukti nyatanya belum ada. Bahkan setiap ditanyakan kepada dewan, justru jawabannya mengambang dan tidak jelas.

"Sebaiknya masyarakat mendatangi dewan secara langsung untuk mengetahui apa penyebabnya  hingga rekomendasi tidak dikeluarkan. Makanya, masyarakat yang harus berjuang bersama  dan merapatkan barisan," tegas Salim, hari ini.

Hal yang sama disampaikan Nai Mars'u. Sebelum rekomendasi keluar, masyarakat  harus mempertanyakan langsung karena sudah  terlalu lama. "Kita minta dewan itu aspiratif. Jangan berdiam diri karena saat ditanya masing-masing berbeda pendapat. Makanya masyarakat yang harus bergerak," ajak mantan anggota DPRD Bintan periode 2004-2009 itu.

Sementara, Saleh kembali menyampaikan, seharusnya dewan yang mengundang masyarakat terkait hasil yang dilakukan oleh pansus, bukan dengan berdiam diri. Dengan adanya rekomendasi dewan yang belum keluar,  terkesan dewan Bintan hanya bersandiwara.

Hamdan, perwakilan dari Kecamatan Teluk Bintan, mengatakan, ada beberapa hal  yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk pemekaran. Di antaranya, tidak mungkin kantor bupati induk pindah dan sumber daya manusia belum optimal, seperti camat masih sebatas pelaksana tugas (Plt) karena pangkat belum sampai.

"Semua dewan sudah sibuk dengan persiapan pencalegan. Hingga aspirasi masyarakat tidak disalurkan. Dengan kondisi tersebut masyarakat  perlu diambil langkah," katanya.

Jika tidak dilakukan sekarang, kata Hamdan, , kemungkinan rencana pemekaran tidak akan ada tindak lanjutnya hingga selesai pemilu 2014. (*)

Editor: Dodo