Merasa Dipermainkan DPRD Bintan, Masyarakat Bintan Utara Susun Kekuatan

Merasa Dipermainkan DPRD Bintan, Masyarakat Bintan Utara Susun Kekuatan

Oleh : Harjo

Sabtu | 21-09-2013 | 14:17 WIB

Rapat tokoh masyarakat dan pengurus BP2KBU di Tanjunguban, hari ini.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Tokoh masyarakat dan pengurus Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bintan Utara (BP2KBU), menilai DPRD Bintan sudah mempermainkan masyarakat sehingga rekomendasi pemekaran telah hilang.

Ketua BP2KBU, Suardi, dalam pertemuan bersama pengurus dan tokoh masyarakat Bintan, menyampaikan, setelah memberikan surat pengajuan pemekaran untuk dikeluarkan rekomendasi sejak Juni 2013 lalu, sampai saat ini belum ada informasi yang disampaikan dewan Bintan.

Saleh Mursaleh, tokoh masyarakat Bintan Timur, menanggapi kondisi yang berkembang yang menyatakan semua pihak setuju Bintan dimekarkan. Tetapi bukti nyatanya belum ada. Bahkan setiap ditanyakan kepada dewan, justru jawabannya mengambang dan tidak jelas.

"Sebaiknya masyarakat mendatangi dewan secara langsung untuk mengetahui apa penyebabnya hingga rekomendasi tidak dikeluarkan. Makanya, masyarakat yang harus berjuang bersama dan merapatkan barisan," tegas Salim, hari ini.

Hal yang sama disampaikan Nai Mars'u. Sebelum rekomendasi keluar, masyarakat harus mempertanyakan langsung karena sudah terlalu lama. "Kita minta dewan itu aspiratif. Jangan berdiam diri karena saat ditanya masing-masing berbeda pendapat. Makanya masyarakat yang harus bergerak," ajak mantan anggota DPRD Bintan periode 2004-2009 itu.

Sementara, Saleh kembali menyampaikan, seharusnya dewan yang mengundang masyarakat terkait hasil yang dilakukan oleh pansus, bukan dengan berdiam diri. Dengan adanya rekomendasi dewan yang belum keluar, terkesan dewan Bintan hanya bersandiwara.

Hamdan, perwakilan dari Kecamatan Teluk Bintan, mengatakan, ada beberapa hal yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk pemekaran. Di antaranya, tidak mungkin kantor bupati induk pindah dan sumber daya manusia belum optimal, seperti camat masih sebatas pelaksana tugas (Plt) karena pangkat belum sampai.

"Semua dewan sudah sibuk dengan persiapan pencalegan. Hingga aspirasi masyarakat tidak disalurkan. Dengan kondisi tersebut masyarakat perlu diambil langkah," katanya.

Jika tidak dilakukan sekarang, kata Hamdan, , kemungkinan rencana pemekaran tidak akan ada tindak lanjutnya hingga selesai pemilu 2014. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Usai Kecelakaan Maut Jeju Air, Korsel Tetapkan Masa Berkabung Selama 7 Hari

DPR akan Jadikan Festival Aspirasi sebagai Agenda Rutin untuk Ruang Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Fadli Zon Dorong Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Pelaku Kebudayaan

Bandara Hang Nadim Tambah Frekuensi Penerbangan Harian Selama Nataru

Sepanjang 2024, Polresta Barelang Ungkap 79 Kasus Narkoba dengan 127 Tersangka

Putin Minta Maaf, Sistem Pertahanan Udara Rusia Aktif Sebelum Pesawat Azerbaijan Jatuh

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Nelayan Belakang Padang Diganggu Saat Melaut di Pulau Nipah, Indonesia Minta Penjelasan Singapura

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Alami Kerusakan Mesin, 400 Penumpang KMP Citra Nusantara dari Kuala Tungkal Tujuan Batam Diangkut KN Sarotama

Majelis Syuro PUI Umumkan Kepemimpinan Baru Periode 2025-2030

Hasto Kristiyanto Mengaku akan Taat Hukum Usai Ditetapkan sebagai Tersangka, Tapi ...!

Rumah Hasto Kristiyanto di Bekasi Dijaga Satgas Cakra Buana PDIP