BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro berharap Capres 2014 memiliki visi dan misi serta program pembangunan yang konkret atau  blue print  (cetak biru) untuk memastikan arah pembangunan bangsa lima tahun ke depan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Karena itu, presiden terpilih harus dievaluasi setiap tahun sekali oleh MPR/DPR/DPD RI dalam menjalankan program pembangunannya

"Kita harapkan munculnya capres 2014 nanti satu paket dengan visi, misi dan program-programnya dalam RPJP dan RPJM, sehingga ketika menjalankan program pembangunannya mendapat evaluasi setiap tahunnya oleh DPR RI. Sayangnya, untuk periode 2009-2014 ini tidak dilakukan oleh DPR RI," tandas Siti Zuhro dalam diskusi 'Pilpres 2014 dan GBHN'bersama anggota DPD RI John Piries di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Siti Zuhro menegaskan jika RPJP itu dibahas oleh pemerintah, DPR RI dan melibatkan kalangan akademis. Berbeda dengan GBHN yang hanya bersifat umum, tidak detil, dan normatif.

"Kalau RPJP ini sejalan dengan otonomi daerah, di mana harus ada sinergi antara pusat dan daerah yang memiliki karekteristik masing-masing. Selain itu perlunya hadir pemimpin yang berkomitmen dan berintegritas untuk membangun dan memajukan negara ini," ujarnya.

Persoalannya lanjut Siti Zuhro, selama reformasi ini bangsa ini kehilangan kepemimpinan. "Ternyata sepanjang reformasi ini kita belum selesai dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kita kehilangan tokoh yang reformis. Untuk itu Capres 2014 ini harus mampu mengembalikan spirit, semangat, nasionalisme, dan idealisme  untuk memastikan arah pembangunan yang mensejahterakan rakyat, dan bangsa ini berdaulat agar negara ini tidak salah urus," tambahnya.

Karena itu menurut Siti Zuhro yang menjadi pertanayaan selama ini, mau dibawa kemana bangsa ini oleh presiden?

"Sehingga apa yang akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya tidak jelas. Jadi, sejatinya capres itu mempunyai blue print yang konkret, harus bersih dari KKN sebagai masalah mendesar elit bangsa ini, dan tak memiliki sejarah kelam masa lalu,"pungkasnya.

Sementara itu anggota DPD RI John Pieris berpendapat jika preesiden ke depan harus mempunyai program pembangunan semacam GBHN agar presiden tidak jalan sendiri dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini.

"Sebab, kalau setiap lima tahun ganti presiden, dan ganti pula program pembangunannya, maka arah pembangunan ini tak akan pernah jelas. Untuk itu perlu capres berkarakter, integritas, kredibilitas, tegas, berani, dan cerdas," tuturnya.

Editor : Surya