Temui Petinggi Polres, Wawako Tanjungpinang Bantah Intervensi Proses Hukum Deddy Candra

Temui Petinggi Polres, Wawako Tanjungpinang Bantah Intervensi Proses Hukum Deddy Candra

Oleh : Charles Sitompul

Selasa | 03-09-2013 | 12:44 WIB

Wakil Wali Kota, Syahrul bersama Wakapolres Tanjungpinang, Kompol Nur Santiko.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, membantah, jika kedatangan ke Mapolres Tanjungpinang dan melakukan pembicaraan dengan petinggi polres sebagai bentuk intervensi atas penyidikan Deddy Candra dan Abdul Kamal, oknum PNS tersangka penganiayaan.

"Tujuan kedatangan kita ke Mapolres ini adalah dalam rangka memberi dukungan serta melakukan cek and recek atas kebernaran yang sudah disebarkan. Ini juga sebagai bentuk bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap bawahan atas penetapan PNS Pemko sebagai tersangka korupsi dan penganiayaan ini," ujar Syahrul, menjawab BATAMTODAY.COM, seusai melakukan pertemuan dengan Wakapolres Tanjungpinang, Kompol Nursantiko, Selasa.

Syahrul juga mengatakan, pemerintah daerah akan tetap melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal prores hukum yang dilakukan terhadap jajaran Pemko Tanjungpinang itu.

"Kita akan tetap lakukan komunikasi seperti biasa antara pemerintah dengan pihak kepolisian dan mendukung proses penyidikan dan penetapan tersangka yang sudah dilakukan," terang Syahrul.

Syahrul kembali menegaskan, dirinya atas nama pemerintah daerah tetap mendukung proses hukum yang dilakukan terhadap Deddy Candra, tersangka kasus korupsi ganti rugi lahaan unit sekolah baru (USB) itu.

"Kita tidak akan melakukan intervensi dalam penanganan dugaan korupsi maupun kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Saudara Abdul Kamal. Kita menyerahkan seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan koridor yang ada," ujarnya.

Dia meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Deddy Candra dan Abdul Kamal sampai ada putusan tetap dan mengikat dari pengadilan.

"Jika yang bersangkutan terbukti secara sah berdasarkan putusan pengadilan bersalah, maka sebagai PNS, yang bersangkutan juga akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Syahrul juga membantah jika Pemko Tanjungpinang mengupayakan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka tersebut. "Kalau itu tidak ada. Kita hanya mau memastikan dan mempertanyakan proses hukumnya, serta memberikan dukungan kepada Deddy Candra dalam menghadapi proses hukum yang dilaksanakan," kilah Syahrul. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kakorlantas Tegaskan Tak Ada Hak Istimewa untuk TNKB Khusus, Aturannya Sama

107 Peserta Lolos Verifikasi Administrasi Calon Anggota Kompolnas 2024-2028

Bareskrim Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Lewat Telegram, Tarif Capai Ratusan Juta

Bintan-CSIRT Resmi Diluncurkan, Komitmen Tingkatkan Keamanan Siber

Fraksi Golkar Siap All Out Dukung Pasangan Amsakar-Li Claudia di Pilwako Batam 2024

Pegawai Imigrasi Karimun Harus Komitmen Jaga Integritas dalam Menjalankan Tugas

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Tingkatkan Layanan di Bandara Hang Nadim, PT BIB Gelar Diskusi dengan Taksi Konvensional dan Taksi Online

Triwulan I - 2024, Industri Mesin dan Elektronik Dominasi Realisasi PMA di Batam

PLN Batam Sosialisasi Kelistrikan kepada 48 Kelurahan di Kota Batam

Silaturahmi ke Apindo, PLN Batam Bahas Tariff Adjustment

Srikandi Turut Sukseskan Sosialisasi Penyesuaian Tarif PLN Batam

Menyesal, Terdakwa Pembunuhan Marketing Perumahan Minta Maaf ke Istri Korban

Bareskrim Tangkap Tersangka Peredaran Obat Perangsang Asal China untuk Pesta Seks

Hari Anak Nasional, Kemenkumham Kurangi Masa Pidana 1.138 Anak Binaan