Hendriyanto Tetap Menyatakan Tidak Bersalah

Hendriyanto Tetap Menyatakan Tidak Bersalah

Oleh : Charles Sitompul

Senin | 02-09-2013 | 20:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Hendriyanto, mengaku tidak bersalah dalam kasus korupsi dana hibah Pemko Batam ke KPU Batam tahun 2010 yang menimbulkan kerugian negara Rp1,7 miliar. Pernyataan itu disampaikan Hendriyanto pada sidang lanjutan di PN Tipikor Tanjungpinang, siang tadi.

Kepada Ketua Majelis Hakim, Jarihat Simarmata SH, Hendriyanto mengaku tidak tahu adanya kerugian negara dalam laporan pertangungjawaban yang dibawakan bendahara pengganti KPU saat itu.

"Laporan pertangungjawaban keuangan KPU saya tanda tangani di rumah setelah dibawa oleh Rina, bendahara pengganti KPU," ujar Hendriayanto kepada majelis Hakim.

Ketika ditanya apakah saat itu dirinya memeriksa laporan pertangung jawaban keuangan KPU yang telah diaudit BPK itu, Hendriyanto menyatakan tidak memeriksa.

"Saya tidak periksa lagi laporan itu karena saya anggap sudah benar, dan kebetulan pada saat itu saya mau berangkat haji sehingga sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan haji," katanya.

Majelis hakim menilai, pengakuan terdakwa sah-sah saja. Namun berdasarkan fakta persidangan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPKP terhadap kerugiaan negara dalam kasus korupsi dana hIbah Pemerintah Kota Batam ke KPU ini menjadi bukti dan fakta dalam kasus tersebut.

"Itu terserah dia kalau mengatakan tidak bersalah, namun fakta persidangan nanti yang akan kita nilai," ujar Jarihat.

Sidang dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda membacakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hendriyanto didakwa pasal berlapis yakni melanggar pasal 2 jo pasal 3 UU nmor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Koprupsi dengan kerugian negara Rp1,7 miliar.

Dalam dakwaannya, JPU menemukan kelalaian dan kesengajaan Hendriyanto selaku Ketua KPU Batam dalam penggunaan, evaluasi dan pelaporan dana hibah Pemko Batam ke KPU dalam pelaksaanaan pilkada Kota Batam 2010-2011.

Selain itu, JPU juga menemukan banyaknya kegiatan dan pelaporan fiktif dari sejumlah pelaksaanaan kegiatan KPU Batam seperti SPPD perjalannnya yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disahkan oleh DPRD Kota Batam, termasuk pembagian tunjangan hari raya (THR) dan kegiatan buka bersama yang menghabiskan anggaran sebesar Rp10 juta. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

KPU Ungkap Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2024 di Bawah 70 Persen

Bukan Kendaraan Pelat Kuning atau Transportasi Umum, Bahlil Bakal Larang Ojol Minum Pertalite

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen dan Beri Bantuan Makanan Bergizi kepada Keluarga Buruh

KPU Catat 6 Petugas KPPS Meningga; Dunia dan Ratusan Lainnya Dilaporkan Sakit Saat Pilkada Serentak 2024

Jelang Piala AFF 2024, STY Gembleng Fisik Pemain Timnas Indonesia

DPRD Kepri Gelar Paripurna Pandangan Akhir APBD 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Siantan Selatan

Kasus Pencurian Uang PT AMI, Jaksa Tuntut Wakil Ketua Peradi Batam 5 Tahun Penjara

Soroti ESG, TuK INDONESIA Gugat Bank Mandiri ke Pengadilan

Gakkumdu Karimun Amankan Dua Pelaku Diduga Terlibat Politik Uang Pilkada 2024